17 proyek dan 6 paket Pengawasan Jalan dan Jembatan di Sumbar Tahun 2019.

0

Semangatnews, Padang – Ada 17 proyek Jalan dan Jembatan serta 6 paket pengawasan jalan dan jembatan dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Barat tersebar di 7 kabupaten tahun 2019. Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ini merupakan program dari Kementrian Pekerjaan Umum Permukiman dan Perumahan (PUPR).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela rapat koordinator kegiatan dengan 7 Kabupaten di Sumatera Barat, diruang rapat kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/1/2019).

Hadir dalam kesempatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, Staf Ahli Kementerian PUPR Firdaus Ali, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Bupati Agam Indra Catri, Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabaleake, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri, Kadis Pariwisata, Kadis Lingkungan Hidup, Ka Balitbang, Kadis PUPR, utusan Pemkab Sijunjung, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Dhamasraya, Pemkab Pesisir Selatan dan lembaga istansi terkait lainnya.

Wagub Nasrul Abit mengajak masing-masing Bupati agar secepat melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, untuk melakukan penetapan pelaksanaan pekerjaan, mencocokkan disain membicarakan hal-hal bagaimana proses pelaksanaan segera dapat dilakukan.

Karena masih platfom anggaran yang diusulkan belum sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi daerah dan dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

“Persoalan pembebasan lahan terhadap kegiatan agar betul-betul menjadi perhatian setiap kepala daerah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanab pembangunan tersebut,” ujarnya.

Staf Ahli Kementerian PUPR Fidaus Ali dalam kesempatan itu juga menyampaikan pesan pak menteri PUPR, perlu keseriusan tanggungjawab teman-teman di daerah soal pembebasan lahan pelaksanaan proyek pembangunan didaerah.

Karena tahun ini sangat sempit dan kesibukan pesta demokrasi, jangan sampai soal lahan menimbulkan salah pengertian masyarakat seakan-akan pemerintah tidak bertanggungjawab dan sangat tidak diharapkan.

Oleh karena itu diharapkan daerah melakukan sosialisasi yang sejuk dan menyelesaikan masalah yang ada secara baik-baik secepatnya sesuai aturan yang berlaku.

“Kita perlu juga menyadari saat ini beban anggaran yang terbatas di Kementerian PUPR, memang pelaksanakan belum mencukupi untuk semua, namun semua itu akan dituntaskan kementerian PUPR secara beransur-ansur ditahun anggaran berikutnya,” himbaunya.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri dalam kesempatan itu juga menambahkan, pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2019 ini diharapkan disain dan perencanaan serta kepastian lahan betul-betul disiapkan.

“Jikapun nanti ada perubahan teknis kita akan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Karena itu daerah yang ada proyek kegiatan mari kita duduk bersama secepatnya membahas dan melihat lokasi dengan baik, sehingga agenda pembangunan sesuai dengan kondisi daerah perubahan kecil dapat saja dilakukan untuk hasil yang lebih baik,” ujarnya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.