Jakarta, Semangatnews.com – Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka mengajukan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diajukan karena mereka menilai aturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya dalam aspek sistem penilaian akademik.
Para pemohon menyampaikan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme serta batasan pendidikan jarak jauh. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dan ketidakadilan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh.
Dalam persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, mahasiswa Universitas Terbuka menyoroti pasal yang mengatur pendidikan jarak jauh tanpa disertai parameter yang jelas mengenai proporsionalitas proses pembelajaran dan evaluasi akademik. Mereka menilai ketidakjelasan tersebut membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di antara penyelenggara pendidikan tinggi.
Para mahasiswa berpendapat bahwa hak atas pendidikan tidak hanya terbatas pada akses untuk mengikuti perkuliahan, tetapi juga mencakup jaminan kualitas pembelajaran, pendampingan akademik, serta sistem penilaian yang adil dan transparan. Tanpa kepastian hukum, mahasiswa pendidikan jarak jauh dinilai rentan dirugikan.
Gugatan ini diajukan sebagai bentuk upaya konstitusional untuk memastikan bahwa sistem pendidikan jarak jauh memiliki landasan hukum yang kuat dan setara dengan pendidikan tatap muka. Para pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir yang lebih tegas terhadap norma dalam undang-undang tersebut.
Mahasiswa Universitas Terbuka juga menekankan bahwa pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci agar penyelenggaraannya tetap menjamin mutu lulusan serta keadilan akademik bagi seluruh peserta didik.
Sidang perkara ini masih berada pada tahap awal pemeriksaan. Majelis hakim konstitusi meminta para pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas argumentasi hukum dalam permohonan mereka sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Universitas Terbuka selama ini dikenal sebagai pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia. Model pendidikan ini telah membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang terkendala jarak, waktu, dan kondisi ekonomi.
Namun, perkembangan teknologi pembelajaran yang semakin pesat turut menghadirkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Sistem pembelajaran digital membutuhkan regulasi yang adaptif agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kualitas, dan kepastian hukum.
Para pendukung gugatan menilai bahwa sistem penilaian merupakan elemen penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Tanpa aturan yang jelas, perbedaan standar penilaian antar perguruan tinggi dapat berdampak pada pengakuan kompetensi lulusan.
Melalui gugatan ini, mahasiswa berharap Mahkamah Konstitusi dapat mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan penyempurnaan regulasi pendidikan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan jarak jauh dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Gugatan mahasiswa Universitas Terbuka ini menjadi cerminan dinamika pendidikan tinggi di era digital. Isu kepastian hukum, keadilan akademik, dan perlindungan hak mahasiswa dipastikan akan terus menjadi perhatian seiring berkembangnya sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia.(*)
