<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.  Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPR dari berbagai fraksi.  Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun. Puan menyampaikan rasa syukur karena regulasi yang dinantikan tersebut akhirnya dapat disetujui menjadi undang-undang melalui mekanisme persetujuan bersama di rapat paripurna.  Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah memungkinkan negara melakukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme tersebut dikenal sebagai non-conviction based forfeiture. Namun, perampasan aset juga tetap dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3. Dengan adanya aturan ini, proses pengembalian aset hasil tindak pidana diharapkan tidak selalu terhambat ketika pelaku belum dapat menjalani proses peradilan karena kondisi tertentu. Meski demikian, penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan.  Pasal 4 mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Selain korupsi, ketentuan tersebut mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.  Sementara itu, Pasal 5 menjelaskan cakupan aset yang dapat dirampas negara. Aset tersebut meliputi harta kekayaan hasil tindak pidana, keuntungan yang berasal dari aset kejahatan, barang yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, hingga aset lain milik pelaku yang sah untuk mengganti kerugian akibat aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi.  Perampasan aset tanpa putusan pidana juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasal 6 menetapkan lima kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut diterapkan, yakni ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaan pelaku tidak diketahui. Selain itu, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai sekurang-kurangnya Rp 1 miliar.  Hal lain yang ditegaskan dalam Pasal 7 adalah perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, penyitaan kekayaan dan proses penegakan hukum terhadap seseorang merupakan dua hal yang tetap dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan dua badan baru oleh Presiden. Badan pertama bertugas mengelola aset yang telah dirampas negara, sedangkan badan kedua menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 53 dan Pasal 61.  Meski telah disahkan, penerapan UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku saat pengesahan dilakukan. Pasal 72 menyebutkan aturan ini tidak berlaku surut dan hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Berdasarkan Pasal 74, pelaksanaannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan pengawas terbentuk.	</title>
	<atom:link href="https://www.semangatnews.com/dewan-perwakilan-rakyat-dpr-ri-resmi-mengesahkan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana-korupsi-dan-tindak-pidana-lainnya-pengesahan-regulasi-tersebut-menjadi-langkah-baru-dala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semangatnews.com/dewan-perwakilan-rakyat-dpr-ri-resmi-mengesahkan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana-korupsi-dan-tindak-pidana-lainnya-pengesahan-regulasi-tersebut-menjadi-langkah-baru-dala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dewan-perwakilan-rakyat-dpr-ri-resmi-mengesahkan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana-korupsi-dan-tindak-pidana-lainnya-pengesahan-regulasi-tersebut-menjadi-langkah-baru-dala</link>
	<description>Tumbuh Menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 03:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
</channel>
</rss>
