DPRD Kota Padang Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Walikota Padang Tahun 2022

by -

SEMANGATNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomemdasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Walikota Padang, di ruang sidang Gedung Bundar Sawahan, Senin (18/4).

Di sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana, Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2021, yaitu:

Fraksi Gerindra yang disampaikan Muzni Zein mengatakan rendahnya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di setiap tahunnya.

“Peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direkomendasikan kepada Walikota agar segera menurunkan Tim Pengawas Fungsional Daerah guna pemeriksaan kesesuian target pendapatan dengan mekanisme pungutnya dilapangan termasuk prosedur dan tata kelola pajak dan retribusi daerah agar secara dini dapat dievaluasi penyimpangan yang terjadi dan upaya perbaikan kedepannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan penyampaian rancangan pendapatan daerah dan dalam pembahasan RAPBD, kami merekomendasikan agar kedepan target Pendapatan yang diusulkan tersebut haruslah benar benar merupakan perkiraan yang terukur dan rasional dari potensi sebenarnya dilapangan yang wajar sehingga target dapat tercapai.

“Kepada Walikota, target Pendapatan yang diusulkan tersebut haruslah benar benar merupakan perkiraan yang terukur dan rasional dari potensi real dilapangan yang wajar sehingga dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, mengingat PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, namun karena koordinator pengelolaan pendapatan daerah ini belum pas penempatannya maka pengelolaan pendapatan daerah berjalan sendiri sendiri oleh masing masing OPD pemungut pendapatan daerah.

“Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada Walikota agar mengevaluasi kembali struktur dan kewenangan OPD Badan Pendapatan Daerah sehingga terjadi penguatan fungsi koordinator pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari fungsi pengelolaan keuangan di bidang pendapatan daerah dapat dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah,” pungkasnya.

Selanjutnya dari kelompok pendapatan daerah meliputi dana perimbangan dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara umum kami lihat penyalurannya telah sesuai aturan yang berlaku sehingga pencapaiannya mencapai 99,74 % telah sesuai dengan yang diharapkan.

“Namun demikian kedepannya tentu kita harapkan dana dana perimbangan ini akan lebih besar lagi penyalurannya bagi Kota Padang dan upaya ke arah tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama,” katanya.

Di lihat dari pengelolaan belanja daerah Kota Padang sudah sangat baik karena dari target belanja daerah sebesar Rp. 2. Trilyun 590 milyar lebih dapat direalisasikan sebesar Rp. 2. Trilyun 211 Milyar lebih atau sebesar 85,37 %.
Artinya jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah Rp.2.Trilyun 519 Milyar lebih terealisasikan sebesar Rp. 2. Trilyun 222 Milyar lebih atau 88.19 %.

“Maka selisih belanja dan pendapatan terdapat surplus sebesar Rp. 11 Milyar sehingga tidak menjadi beban bagi kelompok Penerimaan Pembiayaan pada jenis penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (Silpa),” tukuknya.

Selanjutnya beberapa point rekomendasi terhadap belanja daerah, Fraksi Gerindra menyampaikan sebagai berikut:
Kelompok Belanja Operasi dari Jenis Belanja Pegawai dimana dari target sebesar Rp.1.158.261.397.656,- terealisasi sebesar Rp.1.033.458.342.914,- atau 89,22 % berarti terdapat selisih target dan realisasi yang cukup besar atau terjadi SILPA anggaran pada belanja pegawai sebesar 124 Milyar, 480 Juta rupiah.

Sesuai data tersebut kami fraksi Gerindra kembali menagih janji kepada TAPD Kota Padang untuk merasionalisasikan belanja pegawai ini sesuai dengan Total Jumlah perhitungan Pegawai Kota Padang. Dana yang seharusnya dapat kita pakai untuk Program dan Kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat namun dengan adanya selisih yang besar kami beranggapan TAPD sengaja menyimpan dan menyembunyikan anggaran ini di Belanja Pegawai.

Akibatnya perencanaan program dan kegiatan yang ada tidak dapat kita optimalkan penggunaannya. Untuk itu kami merekomendasikan kepada Walikota Padang agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang untuk lebih cermat dan Teliti lagi dalam mengalokasikan Belanja Pegawai khususnya target anggaran untuk Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan PNS disetiap OPD, sehingga kedepan tidak terjadi lagi Sisa Anggaran yang sangat besar pada Jenis mata anggaran Rekening Belanja Pegawai ini.

Kelompok belanja Operasi dari jenis belanja Hibah dari target anggaran sebesar Rp.89.350.004.916.- realisasi hanya sebesar Rp.71.741.808.029,07 atau sebesar 80,29 % Kemudian juga jenis belanja Bantuan Sosial dari target anggaran sebesar Rp.17.208.143.843.- Hanya dapat direalisasikan Rp15.093.006.802.- atau hanya 87,81 %.

“Sebagaimana kita ketahui anggaran belanja hibah dan bantuan sosial ini lebih bersinggungan langsung kepada masyarakat dan masuk ke sistem anggaran sebagai bagian dari aspirasi yang berkembang di tengah tengah masyarakat maka sudah seharusnya menjadi perhatian untuk mengawalnya. Sangat disayangkan masih terdapat sisa anggaran sebesar 75,23 % atau sebesar Rp. 14 Milyar yang seharusnya dapat disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, dilihat dari penerimaan pinjaman daerah Dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 57.662.353.470,-, tidak masuk kas daerah sehingga menyebabkan lemahnya likuiditas keuangan daerah dan banyaknya gagal bayar di akhir tahun anggaran.

“Kami merekomendasikan untuk melakukan kaji ulang kembali dengan memberikan pinjaman daerah yang berasal dari Dana Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional guna percepatan pencairan dana ke kas daerah,” urainya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.