Indonesia Indikator : Respon Pemerintah Daerah Terhadap Isu Yang Berkembang Penting Dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah

by -
Taufik Analis Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indonesia Indikator

SEMANGATNEWS.COM – Pengelolaan respon pemerintah daerah terhadap isu yang berkembang merupakan sesuatu yang penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kemajuan pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena itu data analisa pemberitaan atau isu-isu strategis setiap waktu bagi Humas yang dekat dengan pelayanan pimpinan, amat bermanfaat dalam memberikan masukan, saran dan pendapat berharga  bagi pimpinan dalam memajukan pembangunan daerahnya.

Hal ini diungkap analis Indonesia Indikator bidang penyelenggaraan pemerintahah daerah, Taufik (Yogyakarta) dalam pertemuan dialog dengan tim analisa Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi zoom metting, Selasa siang (16/3/2021).

Lebih lanjut Taufik katakan, dibeberapa provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur hal ini telah menjadi sesuatu yang menarik dimana kepala daerah bergerak dinamis merespon isu dan situasi pembangunan daerahnya. Hal ini juga mampu meningkatkan produktifitas pemberitaan dan stabilitas informasi pembangunan daerah berkembang dengan baik.

“ Kita berharap pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Biro Humas dapat melakukan hal yang sama, walau kekuatan jumlah media, jumlah pembaca dan tingkat sebaran berita tidak sebanyak media-media yang ada di pulau Jawa. Karena pusat media nasional itu banyak berkembang di pulau Jawa sehingga pemberitaan dan kegiatan yang dikemas amat cepat menjadi pembicaraan isu secara nasional”, ungkapnya.

Taufik katakan, saat ini persaingan produktifitas sebaran pemberitaan antar daerah lebih ketat di pulau Jawa. Pada tahun 2020 pemberitaan DKI Jakarta sebanyak lebih dari 1,5 juta sebaran itu karena selain sebagai pusat ibu kota Negara, juga jumlah terbesar media nasional ada di tumbuh dan besar di Jakarta, tentunya kondisi tidak dapat dijadikan pedoman strategi dalam sebaran berita penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Namun menarik persaingan sebaran berita penyelenggaraan pemerintah daerah dibeberapa daerah lainnya, seperti Jawa Timur dengan 1 juta lebih, Jawa Barat 700 ribu lebih, Jawa Tengah mendekati 700 ribu dan di pulau Sumatera menonjol Provinsi Riau dengan 400 ribu lebih. Dan menarik mereka melakukan agenda setting yang baik dalam meningkatkan produktifitas pemberitaannya guna meningkatkan peran serta masyarakat memajukan pembangunan daerahnya”, ungkapnya.

Analis Indonesia Indikator ini juga sampaikan, jika Biro Humas Sumbar saat ini menargetkan jumlah sebaran berita diatas 200 ribu pertahun, dimana jumlah kekuatan media masih rendah dibandingkan dikota-kota besar lainnya di Indonesia, tentunya perlu dihimpun dikelola potensi-potensi produktifitas pemberitaan medianya. Terutama pengelolaan pemberitaan pimpinan sebagai sumber inspirasi pembangunan daerah baik dalam kegiatan mendorong keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dalam hal merespon isu yang berkembang, baik di lingkungan pemprov Sumbar sendiri, kabupaten kota, juga perlu merespon isu-isu nasional dan internasional yang mampu mengangkat nama baik daerah.

“Yang terpenting bagaimana sebutan penulisan kata ‘ Sumatera Barat atau Sumbar’ disetiap pemberitaan baik berita peristiwa, berita penyelenggaraan pemerintah daerah dan berita aktifitas masyarakat lainnya tetap menyebutkan lokasi atau keberadaan penulisan kata Sumatera Barat. Dan selain itu mesti mendorong pemberitaan setiap OPD dalam kewenangan kepala daerah juga menuliskan nama kepala daerah sebagai symbol lambang daerah. Hal ini sebagai upaya branding image Sumatera Barat  secara nasional”, ajaknya.

Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Hefdi,SH.MSi ditetap terpisah sampaikan, dalam penataan dan pengelolaan branding image daerah saran dan pendapat Indonesia Indikator akan menjadi pemikiran bersama bagian Analisa Kebijakan Daerah (AKM)  dan bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan (PIP) dengan media dan wartawan ikut serta berkontribusi menaikan marwah Sumatera Barat di pentas pemberitaan nasional.

“Nanti dalam membangun kerjasama yang baik dengan mitra kerja, insan pers, organisasi pers dan media serta juga dengan humas-humas kabupaten dan kota se Sumatera barat kita mengajak penulisan nama daerah dan Sumatera Barat menjadi sesuatu yang berharga dalam meningkatkan branding image dari jumlah sebaran pemberitaan secara nasional. Ini tentunya mengikuti trend mesin-mesin survei pemberitaan media yang dilakukan mitra kita Indonesia Indikator,” ujarnya.

Sementara itu kepala bagian Analisa Kebijakan dan Media, Zardi Syahrir, SH.MM sampaikan, saat ini dilihat dari potensi produktifitas  pemberitaan Sumbar dapat diperkirakan, pertama pada potensi kegiatan pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah dengan kegiatan yang dapat dilakukan antara 500 – 800 kegiatan pertahun × 50 media ( online dan cetak yang produktif) = 25.000 – 40.000 sebaran berita pertahun. Kedua potensi pemberitaan 50 (OPD, Fokopimda, Lembaga daerah)  x 70 – 100 berita rata-rata masing-masing pertahun x 50 media = 175.000 -200.000 sebaran pertahun, Ketiga potesi berita peristiwa rata-rata = 10.000 – 50.000 sebaran pertahun.

“Dari tiga potensi pemberitaan penyelenggraan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat tersebut dapat diperkiraan antara 210.000 – 290.000 sebaran berita. Dan potensi lain yang cukup besar juga, dapat berkontribusi adalah potensi sebaran pemberitaan kegiatan pembangunan kab/ko rata-rata 200 berita pertahun x 19 kab/ko x 50 media = 190.000 sebaran serta potensi lainnya sebaran kegiatan di media social, instagram, facebook, twitter, whastapp. Tentunya jika semua ini dapat dikelola bersama secara sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya akan bermanfaat besar dalam membangun pengaruh branding image Sumatera Barat secara nasional”, terangnya.

Zardi juga menambahkan, sesuai dengan ketentuan pergub Sumbar nomor 30 tahun 2018 tentang kerjasama media tentunya pemerintah provinsi Sumatera Barat mendorong sebanyak-banyak media-media lokal agar terverifikasi di dewan pers selain meningkatkan kualitas tampiln media daerah yang profersional juga meningkatkan daya saing daerah dalam sektor sebaran informasi pembangunan daerah. Tentunya juga tidak terlepas dari kulitas kompetensi wartawan melalui Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dalam memajukan pers nasional. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.