Ketua DPRD Sumut Siap Kawal langkah SPRI

oleh -

“BPK RI tidak pernah mengeluarkan surat ataupun himbauan kepada pemerintah daerah termasuk kepada Dewan Pers, karena urusan Dewan Pers soal penganggaran itu berurusan dengan Kementerian Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) RI,” tutup Devis Karmoy.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengawasan Etika DPD SPRI Sumut Rafli Tanjung menyebut saat ini SPRI telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan akan melaksanakan Pelatihan Asesor Sektor Wartawan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI.

Nantinya akan mendapatkan Sertifikasi dari BNSP untuk meng-asesmen wartawan yang ada di Indonesia.

“Dari SPRI Sumut kami ada 4 orang, tadinya pelaksanaan Pelatihan Asesor Sektor Wartawan di Jakarta pada 21 sampai 25 September ini, namun diundur karena Jakarta sedang lockdown. Jadi pelaksanaannya akan berlangsung di Bekasi pada 19 sampai 23 Oktober mendatang,” bebernya.

“Setelah itu, Asesor (yang disertifikasi BNSP) akan mengasesmen seluruh wartawan di Sumatera Utara untuk mendapat serfitikasi dari BNSP,” tukasnya.

Mendengar penjelasan Rafli Tanjung, Ketua DPRD Sumut langsung meminta Pengurus SPRI Sumut untuk menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi guna menyampaikan tujuan dan program DPD SPRI Sumut.

“Saya pikir kawan-kawan semua, tolong dengan cara apapun untuk bertemu dengan pak Gubernur,” ujarnya.

Hadir dalam audiensi ini antara lain, Ketua DPD SPRI Sumut Devis Abuimau Karmoy, Wakil Ketua Akmal Damanik, Sekretaris SPRI Sumut Otti Batubara, Ketua Bidang Pengawasan Etika Rafli Tanjung serta Kabid Infokom Rosen Jaya Sinaga.

Audiensi ini diakhiri foto bersama antara kelima Pengurus SPRI Sumut dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ( Ety ).