Masyarakat Menunggu Cadang Migas Sumbar Produksi, Gubernur Mahyeldi Akan Bicarakan Dengan Kementrian ESDM RI

oleh -
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau ke Blok South West Bukit Barisan, di kabupaten Sijunjung, Sabtu (13/3/2021)

SEMANGATNEWS.COM –  Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi sumber daya alam,  termasuk minyak bumi dan gas. Saat ini di kabupaten Sijunjung-Sumatera Barat memiliki cadangan migas yang berpotensi akan dieksplorasi oleh pihak pengembang oleh PT Rizki Bukit Barisan (RBB).

Dan telah diketahui potensi yang ada pada blok ini memiliki ketersediaan gas sekitar 35 mmscfd atau setara dengan 210 Mega Watt (MW) listrik di SKK Migas Sumur Sinamar #2 yang belum dieksplorasi produksinya.

Baca Juga:  Kuburan Meninggi Sendirinya di Sungai Asam, Padang Pariaman; Keramatkah?

Mendengar hal tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah pada kesempatan itu langsung meninjau ke Blok South West Bukit Barisan, Sijunjung Sabtu (13/3/2021)

Gubernur dalam kesempatan itu katakan, kebutuhan minyak dan gas semakin tinggi untuk kegiatan ekonomi dan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, Gubernur Sumbar merencanakan Blok Migas Sijunjung bisa melakukan produksi, namun itu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Menteri ESDM ataupun Menteri terkait.

Baca Juga:  Bank Nagari Dapat Menjadi Mitra Kerja Yang Baik Bagi Pedagang Dan Pengusaha Tanah Abang

“Dan diketahui di Sumatera saja masih kekurangan listrik, nanti kita bicara dengan pihak-pihak terkait, termasuk membicarakan di tingkat Menteri,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi berharap kegiatan ini bisa produksi yang telah direncanakan oleh SKK Migas bersama KKKS dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Dan Pemprov Sumbar berkomitmen selalu memberikan keuntungan untuk masyarakat.

Baca Juga:  Walikota Sawahlunto Deri Asta, SH: Djamaluddin Adinegoro Layak Sebagai Pahlawan Nasional

“Kita berupaya akan mempersiapkan pembelinya, seperti PLN. Karena kita di Sumatera masih kekurangan daya listrik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya PLN sudah bisa membelinya,” ujarnya