Pansus DPRD Sumbar Minta BPK-RI Lakukan Audit Investigasi Masalah Dana Covi 19 di Sumbar

oleh -

Semua itu keinginan Fraksi Partai Demokrat untuk sahihnya good and clear governance,” ujar HM Nurnas yang menjadi Ketua Pansus Balairung.

Menurut HM Nurnas, semua persoalan harus terang benderang, karena ini menyangkut uang rakyat yang jumlahnya fantastis, untuk Covid-19 dari total Rp510 miliar, Rp4,9 miliar jadi temuan di LHP BPK.

Belum lagi  PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung di Jalan Matraman, Jakarta, LHP BPK mengatakan perusahaan milik pemerintahan di Sumbar tidak berprospek bahkan selama ini tak pernah menyetor deviden ke kas daerah. “Terus, apakah dibiarkan dan cukup apa yang ada di LHP BPK saja, tidak begitu. Fungsi DPRD adalah pengawasan bisa saja kita minta BPK RI melalui Gubernur untuk mengaudit investigasi dua temuan di LHP yang Pansus DPRD sudah rekomendasikan,”ujarnya.

Baca Juga:  Ny. Dewi Sutan Riska Harap IGTKI Terus Lakukan Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini

“Fraksi Demokrat,” kata HM Nurnas, “terkait soal dugaan terhadap uang negara atau daerah no toleransi, sehingga saat Paripurna Jumat malam itu, kami tegas minta BPK lakukan Pemeriksaan Investigasi atau Audit Investigasi, jika ada oknum atau siapa saja terindikasi ikut menyebabkan kerugian itu, maka kewenangan menyelidiki, menyidik dan menuntut ada di lembaga penegak hukum yaitu polisi dan jaksa,”ujarnya.**