Pansus DPRD Sumbar Minta BPK-RI Lakukan Audit Investigasi Masalah Dana Covi 19 di Sumbar

oleh -

Pansus DPRD Sumbar Minta BPK-RI Lakukan Audit Investigasi Masalah Dana Covi 19 di Sumbar

SEMANGATNEWS.COM- Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbar yang menyigi masalah dana Covid 19 dan Hotel Balairung Jakarta akhirnya di plenokan Jumat (26/2/2021) malam.

Dari paripurna Jumat malam itu semua fraksi menyetujui dan menerima hasil Pansus menjadi keputusan DPRD Sumbar. Keputusan DPRD Sumbar berujud rekomendasi itu bernomor 6 untuk PT Balairung dan 7 untuk Covid-19.

Baca Juga:  Payakumbuh Mengumumkan, Delapan Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Dibentuknya Pansus berawal dari dan
menindaklanjuti LHP BPK-RI tentang kepatuhan atas kegiatan PT Balairung Citra Jaya Sumbar tahun buku 2018-2020 dan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020.

“Delapan hari kerja untuk menindaklanjuti LHP BPK RI, Jumat (26/2/2021) malam, laporan dua Pansus telah diparipurnakan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat HM Nurnas, Senin (1/3/2021) di Padang.

Baca Juga:  Silaing Bawah Resmi Jadi Rintisan Kelurahan Sadar Kerukunan

Sementara itu, khusus dana Covid 19, pihak Polda Sumbar juga segera bentuk tim penyelidikan guna menuntaskan masalah tersebut.
Kita akan bentuk tim, kata Kadispen Polda Sumbar, Kombes.Pol Satake Bayu, mengutip berita siang Kompas TV.
Ada dua indikiasi penyelewengan dana Covid 19 Sumbar d hasil temuan BPK RI, yakni 1.Pengelembungan harga Hand Sanitizer sebesar Rp.4,9 miliar dan 2.Pengadaan barang lainnya sebesar Rp 4,9 miliar.

Baca Juga:  Bupati : Jangan Rusak Tali Persaudaraan Akibat Dinamika Pilkada;

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat ngotot untuk dilakukan audit investigasi.  “Tidak ada tujuan politik atas sikap Fraksi Demokrat yang keukeuh minta BPK RI Perwakilan Sumbar melakukan audit investigasi.