Pendapat Akhir Fraksi Demokrat Terhadap 3 Ranperda Inisiatif DPRD

oleh -

“Kami juga beharap pada Pemerintah Kota melalui OPD terkait dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang koperasi nya tidak ada atau tidak aktif sehingga lebih menumbuhkan minat dari masyarakat untuk bargabung kedalam suatu koperasi dan lebih memudahkan koperasi dalam merekut anggota koperasi,” terang Fahlevi.

Fraksi Partai Demokrat beharap pemerintah Daerah dapat juga menjembatani pelaku usaha koperasi dalam mendapatkan informasi penyediaan permodalan dalam membantu koperasi baru merintis usaha ataupun yang kekurangan modal dalam menjalankan koperasinya sehingga lebih memudahkan dalam meningkatkan usahanya.

Baca Juga:  Wako Riza Falepi Lepas Peserta Iven Minang Geopark Run Payakumbuh Tahun 2021

Terkahir, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Fraksi Demokrat menyampaikan kalau Perda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dalam Pasal 94 Ayat 3 dijelaskan, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

“Keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak setiap warga Kota Payakumbuh untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat,” ulas Fahlevi Mazni.

Baca Juga:  Pemko Payakumbuh Gelar Bersama Unand Sosialisasikan PP Nomor 94 Tahun 2021

Ditambahkannya, apalagi dengan dengan meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni dianggap dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat.

“Guna mengantisipasi hal itu, tentu kita rasa perlu untuk membuat kebijakan dan peraturan agar lebih menjamin hak masyarakat untuk hidup secara layak, Apalagi, Kita melihat kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Substansi mendasar Ranperda ini meliputi pengawasan dan pengendalian. Serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan,” ulasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.