PILKADA 2020: THE SHOW MUST GO ON

oleh -

Ada baiknya kita tidak hanya melihat persoalan ini dari kacamata makro (zoom out), tapi perlu juga melakukan zoom in terhadap existing condition yang terjadi di masing-masing daerah (provinsi, kota, kabupaten). Hal ini karena situasi dan tantangan dari setiap daerah tidak sama, dan tidak bisa digeneralisasi – misalnya semua Pilkada harus ditunda. Dari sisi tingkat keparahan maupun kemampuan pengendaliannya juga berbeda. Untuk daerah-daerah yang berzona hijau atau kuning, tampaknya masih cukup feasible diselenggarakan Pilkada dengan protokol yang ketat, serta dengan pembuatan aturan-aturan baru dalam kampanye (offline-online).

Urgensi Suksesi

Saya fikir, 270 daerah yang akan melangsungkan Pilkada pada tahun 2020 ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Ada sekian puluh juta rakyat yang nasibnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan (leadership) kepala daerah saat ini. Mungkin saja, ada daerah-daerah yang sudah “beruntung” memiliki gubernur, walikota atau bupati yang mempunyai kapasitas kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di daerah mereka. Untuk kasus demikian, bolehlah rakyat merasa bahwa suksesi kepemimpinan melalui Pilkada bukan agenda yang mendesak.

Namun, dengan logika sederhana dapat pula dikatakan bahwa tingkat keparahan penyebaran dan juga mortality rate Covid-19 yang terus meningkat di berbagai daerah juga menunjukkan adanya kepemimpinan dari sebagian kepala daerah yang patut dipertanyakan. Jika tidak segera diganti, bagaimana nasib daerah tersebut? Memang, tentu ada pula orang yang mengatakan bahwa suksesi kepala daerah selama ini nyatanya tidak begitu signifikan menghasilkan perubahan. Dari periode ke periode sama saja.

Meski tidak ada jaminan penuh, namun pemilihan dalam sistem demokrasi sekurang-kurangnya memberikan harapan baru kepada rakyat. Bahkan menurut saya, Pilkada yang dilakukan di tengah masa pandemi dapat menghasilkan keterpilihan figur-figur yang lebih berkualitas. Di masa krisis seperti hari ini, akan lebih tampak mana sosok-sosok pemimpin yang kompeten dan mana yang inkompeten. Mana yang benar-benar berkorban dan cinta rakyat, mana yang oportunis. Misalnya untuk figur-figur petahana, rakyat bisa menentukan apakah mereka layak dipilih kembali atau harus diganti.

Menurut saya, Pilkada tahun ini justru sangat krusial. Di saat sebagian orang merasa gregetan terhadap sebagian pejabat publik di tingkat nasional yang tidak kunjung diganti (karena rakyat tidak punya wewenang), jangan sampai rakyat juga tidak berdaya untuk “mengganti” pemimpin di daerahnya – dengan menunda Pilkada. Padahal, peran dan fungsi kepemimpinan dalam mengatasi pandemi ini merupakan kunci yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memang, Pilkada mungkin saja dapat memberi ruang terciptanya kluster penyebaran baru. Namun, tanpa pemimpin yang cakap, penderitaan akibat pandemi berpotensi semakin panjang.