PILKADA 2020: THE SHOW MUST GO ON

oleh -

PILKADA 2020: THE SHOW MUST GO ON
Oleh: Jen Zuldi
(Konsultan Politik, tinggal di Padang)

Pro-kontra apakah Pilkada serentak 2020 perlu ditunda ataukah dilanjutkan beberapa waktu yang lalu menjadi trending topic. Menurut saya, kedua kelompok yang berselisih pendapat sama-sama memiliki argumentasi yang cukup rasional, dan sejatinya sama-sama memiliki itikad baik. Diantara kelompok-kelompok civil society yang meminta penundaan Pilkada tahun 2020 ini antara lain berasal dari tenaga kesehatan, Komnas HAM, PB NU, PP Muhammadiyah, hingga Mantan Wapres Jusuf Kalla. Bahkan menurut survey Polmatrix Indonesia, ada 72,4% masyarakat yang meminta Pilkada tahun 2020 ini ditunda (Antara, 17/9/2020).

Meski amplitudo suara yang menuntut penundaan Pilkada terbilang cukup tinggi, namun keputusan finalnya tetap berada di tangan institusi-institusi yang memiliki otoritas, yakni Menteri Dalam Negeri RI mewakili pemerintah, Komisi II DPR RI mewakili legislatif dan penyelenggara pemilu (KPU). Menurut saya, para pemegang kebijakan tersebut memang berkewajiban untuk menampung semua pendapat yang muncul, kemudian melakukan kajian objektif menggunakan instrumen science-based policy sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, tools analisis seperti game theory, analisis resiko atau analisis urgensi dapat dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar berkualitas.

Pro-kontra tersebut berakhir Senin, 21 September 2020 setelah Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja/dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Tidak ada contoh baku

Jika kita berkaca dari negara lain, sesungguhnya tidak ada cermin yang bersifat tunggal. Jumlah negara yang menunda Pemilu/Pilkada maupun yang melanjutkan ajang suksesi tersebut sama-sama banyak. Kita dapat dengan mudah menemukan data negara-negara (atau kota-kota) mana saja yang menunda atau melanjutkan pemilihan, misalnya dari situs International IDEA. Baik negara-negara berkembang, yang dianggap tidak mampu menanggulangi pandemi maupun negara-negara maju, yang dianggap mampu menangani pandemi sama-sama ada yang menunda maupun yang melanjutkan pemilihan. Artinya, tidak ada pedoman bakunya negara mana yang harus dicontoh oleh Indonesia.

Sebagian kalangan yang meminta Pilkada ditunda berargumentasi bahwa negara-negara yang sukses menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi – seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, Singapura – adalah negara-negara maju yang memiliki kemampuan manajemen kesehatan jauh di atas Indonesia. Menurut hemat saya, dari sisi penanganan kesehatan barangkali dapat disepakati bahwa negara kita masih sangat lemah. Namun, bukan berarti bahwa menunda Pilkada menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil secara nasional.