Presiden Melanggar Hukum Jika Reklamasi Dilanjutkan

oleh -
Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta. | Istimewa

HALONUSA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Presiden Joko Widodo melanggar hukum jika tetap melanjutkan proyek reklamasi.

Maka, Presiden diminta untuk menghormati hukum terkait reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta (Pulau G) ditunda sampai berkekuatan hukum tetap.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyebut, alasan penghentian reklamasi sudah sangat jelas. Sebab, banyak perundang-undangan yang dilanggar, dan bahkan Majelis Hakim berpandangan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak kerugian bagi para nelayan sebagai penggugat.

“Pernyataan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa pemerintah akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya reklamasi pulau G, menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat justru tidak mentaati hukum dan perundang-undangan,” Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2016).

Bahkan, kata Nurhidayati, pemerintah pusat telah gagal memahami bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi.

“Apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Karena di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menegakkan hukum, namun justru pemerintah sendiri yang bukan hanya tidak mentaati hukum, tapi juga menodai supremasi hukum, dengan melawan perintah pengadilan secara terbuka. Untuk itu, Walhi ingatkan Presiden untuk menghormati hukum,” tegas alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Menko Maritim akan menjadi preseden hukum yang buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan sedang memperlihatkan dan mempraktikkan model pembangunan yang dilakukan serampangan, bahkan dengan melabrak Konstitusi, Perundang-Undangan dan supremasi hukum.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lain yang saat ini juga gencar mengkavling-kavling pesisir dan laut di berbagai daerah seperti reklamasi Teluk Benoa, reklamasi pesisir Makassar, reklamasi Teluk Palu, reklamasi Teluk Kendari, reklamasi di Manado, reklamasi Balikpapan, dan reklamasi di Maluku Utara.