Untuk pemerataan penduduk, Mentawai Usulkan Pemekaran daerah

oleh -

Semangatnews, Jakarta – Pemekaran wilayah Kepulauan Mentawai sudah sangat urgen, dimana, kondisi dan luas wilayah serta penyebaran penduduk menjadi kendala dalam melakukan percepatan pembangunan daerah.

Hal itu diungkap Bupati Yudas saat audiensi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Daerah Desa Tertinggal Samsul Widodo, Selasa, (5/3), siang di kantor kementrian daerah desa tertinggal Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat.

Ikut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Yosep Sarokdok, Wakil Ketua DPRD Jakop Saguruk, anggota DPRD dari fraksi Demokrat Semseri dan Asisten satu Nikolaus Saorotogok.

Yudas menyampaikan lebih lanjut, pemekaran desa itu bagi kami sangat urgen sekali, karena pengalaman ketika membuka dusun baru dan membuka jalan, perkembangan dan pembangunan di daerah itu akan segera terlihat jelas dan memberikan dampak yang positif.

“Ini lah dasar dan semangatnya, kami meminta agar pemekaran desa ini segera di proses,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, tanpa pemekaran kita tidak bisa berbicara percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk itu mengharapkan, kepada Dirjen bisa menjadi penyambung lidah dan memfasilitasi untuk pertemuan dengan kementerian terkait.

“Mentawai merupakan daerah 3T. Daerah yang juga daerah rawan bencana. Dengan pemekaran pembangunan daerah baru dapat Mentawai bisa mengejar ketertinggalannya. Kita berharap Bapak Dirjen untuk bisa datang dan berkunjung langsung ke Mentawai. Supaya bisa melihat kondisional dan apa yang bisa kita buat di samping pemekaran Mentawai,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Yosep Sarokdok, mengatakan, urgensi pemekeran desa di Kepulauan Mentawai tidak lain bertujuan guna membuka akses bagi masyarakat. Terutama dalam hal menampung hasil bumi masyarakat petani Mentawai.

“Selain pemekaran, saya juga meminta kepada Bapak Dirjen agar hasil tani seperti pisang, talas, ubi dan sagu ada yang menampung dengan harga yang layak dan pantas demi peningkatan taraf ekonomi masyakat,” katanya.

Kalau dibandingkan dengan Nias, kata dia, mungkin Mentawai sumber daya alamnya lebih kaya. Akan tetapi Nias sudah sangat maju dan punya empat kabupaten dan memiliki akses dimana-mana. Intinya, bagi kami, kata dia, pemekaran sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Daerah Desa Tertinggal Samsul Widodo menyambut dan merespon baik permintaan Pemkab Mentawai untuk dilakukan pemekaran. Dia mengharapkan, pada 2020 mendatang upaya tersebut, sudah dapat terjawab.

“Kami akan segera membantu dan memfasilitasi pemerintah Mentawai dengan mengundang Mendagri serta Kementrian terkait dengan pemekaran desa. Kami juga meminta ke Bapak Bupati agar mengirim staf dari Mentawai kembali untuk mendikusikan kembali soal teknisnya,” ujarnya.

Pihaknya, juga berjanji akan memfasilitasi tim Pemkab Mentawai untuk persentase saat pertemuan kembali dengan Kementrian terkait tujuan dari pada pemekaran desa ini. Dia mengatakan, kalau kita berjuang bersama-sama tentu tidak ada yang tidak mungkin.

“Kita harus berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan, kalau kita berjuang sekarang, saya yakin, tahun 2020 sudah pasti terjawab,” pungkasnya.

Terkait teknis pertemuan nantinya, pihaknya juga mengaku siap untuk menjadi tuan rumah di Jakarta. Setelah rapat dan persentase di Jakarta tersebut, pihaknya akan langsung datang ke Padang untuk pertemuan baru di Mentawai.

Selain itu, dia juga berjanji akan membawa pengusaha yang bisa mengelola pisang, talas, dan sagu. Dia mengatakan, bahwa sagu sekarang bukan lagi hanya dapat dimakan tetapi sudah menjadi minuman, namanya cah time. Sekarang ini minuman tersebut, sangat diminati.

“Artinya disamping kita berbicara soal pemekaran kita juga bicara soal hasil tani yang ada didesa,” pungkasnya.