SEMANGATNEWS.COM, DHARMASRAYA – Sungguh sangat tidak elok terlihat, 23 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya, menghilang entah dimana keberadaannya saat itu, ketika ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Dharmasraya (AMD) menyeruduk kantor DPRD dalam rangka melakukan aksi damai didepan kantor dewan setempat, Senen 11-04-2022.
“Kami Aliansi mahasiswa Dharmasraya, sangat kecewa sekali terhadap, 23 anggota DPRD yang mangkir ketika AMD ingin bertatap muka menyampaikan aksi damai,”sebut Koordinator umum, M.Hasbi
Begitu sulitnya untuk dapat bertemu dengan anggota DPRD, dari 30 orang wakil rakyat itu, hanya 7 orang anggota dewan yang menyambut kedatangan ratusan mahasiswa ini, antara lain, Pariyanto (PDIP), Adi Gunawan(Golkar), Irmon (PKS), Salman (Demokrat), Sasmi Erli (Golkar), Ampera Labuan Basa (Nasdem ), dan Yulindo Sari Muhtar (PAN).
Ditempat yang sama, Sekretaris Dewan Dharmasraya, Syamsuardi saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara pasti apa penyebab ketidakhadiran anggota Dewan pada aksi damai mahasiswa ini.
Pihaknya mengaku sudah menghubungi beberapa anggota dewan, namun tidak ada jawaban sampai saat ini, tutup Syamsuardi sambil berlalu.
Kedatangan mahasiswa ini dalam rangka menyampaikan aspirasi dan menuntut pemerintah agar dapat bekerjasama mengusut beberapa permasalahan yang terjadi.
Pihaknya mengatakan, pemerintah masa sekarang menjadi sorotan masyarakat, terkait disuarakannya berbagai wacana oleh orang yang berada di lingkungan istana presiden diluar tugas dan fungsinya seperti, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Air Langga Hartanto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Investasi /Kepala, Lahadalia.
“Tidak merasa malu, Dengan lantang ke empat menteri tersebut melontarkan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpajangan masa jabatan presiden. Pernyataan ini membuat geram masyarakat, ” ,” tegas Kordum AMD dalam orasinya.
Bahkan tidak sampai disitu, merembes dengan di deklarasikannya oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tentang mendukung Jokowi 3 periode, yang seharusnya mereka mengurus Desa serta masyarakat, bukan terlibat politi praktis, pekikkan lantang M Hasbi dihadapan anggota dewan.
Selanjutnya, ditambah lagi persoalan negara yang lain seperti, tingginya harga minyak goreng, kebutuhan pokok, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat semakin sulit.
“Kami minta DPRD menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat bahwa masyarakat menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpajangan masa jabatan presiden serta kembali menurunkan harga minyal goreng, BBM dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya berapi-api
Diakhir orasinya AMD mengajukan 9 tuntutan, pertama menuntut pemerintah menstabilkan harga minyak goreng, pemerintah harus mengusut tuntas para oknum penimbun minyak goreng, menuntut memberikan penjelasan data BBM, menuntut DPRD tim supervisi, meminta pihak DPRD adanya pengawas lembi lanjut tentang kelangkaa BBM jenis solar yang melibatkan Mahasiswa, menuntu DPRD membuat keputusan menolak kenaikan harga BBM Pertamax, meminta DPRD serta Bupati untuk mengawasi wali Nagari tidak iku mendeklarasikan Jokowi 3 periode dan meminta Presiden Jokowi memecat 4 Mentri yang melontarkan Presiden 3 periode.
Sementara itu, Ketua DPRD Pariyanto beserta unsur pimpinan, tampak Ir.H.Adi Gunawan, MM, Ampera Labuan Basa dan anggota lainnya menerima tuntutan pendemo di teras gedung dewan itu dengan cara mengajak duduk bersama, sambil mengatakan kami yang hadir disini sudah mewakili anggota dewan yang hari ini belum bisa datang, terangnya.
“Pada prinsipnya kami sangat setuju dan akan meneruskan aspirasi adik-adik ini,” sebut Pariyanto.(rsy)
