SEMANGATNEWS.COM, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengadakan rapat koordinasi menekan laju inflasi, Senin (7/11) secara virtual.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Inflasi nasional di Bulan Oktober 2022 5,71 persen. Turun 0,11 persen terhadap inflasi Bulan September 2022 lalu. Meski belum signifikan, penurunan ini memperlihatkan bahwa kontribusi dan kerja keras seluruh pemerintah daerah sudah mulai menunjukan hasil.
“Ini menyangkut perut rakyat, dan mampu mentriger instabilitas keamanan. Oleh karena itu, kontribusi dan kolaborasi Pemda bersama harus terus bekerja untuk menjaga harga barang dan jasa tetap terkendali,” ujar Tito tegas.
Berdasarkan indikator perkembangan harga pada minggu pertama November, Windhiarso Ponco Adi memaparkan, andil inflasi terbesar pada sektor transportasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Sementara pelemahan inflasi karena deflasi pada sektor makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini mencatatkan inflasi -0,97 persen dengan andil sebesar -0,25 persen terhadap angka inflasi nasional.
“Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, bahan pokok makanan mampu menahan laju inflasi pada akhir tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi menyampaikan inflasi terkoreksi 0,59 persen ke angka 7,87 persen Bulan Oktober. Meski mengalami penurunan, angka yang relatif masih cukup tinggi ini karena metode sampling yang dilakukan.
“Inflasi Sumatera Barat merupakan gabungan dari dua kota saja, yaitu Padang dan Bukittinggi. Dua kota ini memang termasuk tertinggi. tapi di Kabupaten Tanah Datar inflasi kita adalah salah satu yang terendah di Indonesia,” ungkapnya.
Adapun faktor penyebab Inflasi Sumatera Barat terbesar Buya Mahyeldi menerangkan Salah satunya berasal kenaikan biaya distribusi beras dan Ikan tongkol akibat kenaikan harga bbm. Sementara penurunan inflasi katena turunnya harga cabai merah, hijau dan rawit, serta telur dan ayam ras.
Menurutnya, produksi beras di Sumatera Barat sebetulnya mengalami surplus, namun tingginya permintaan dari provinsi tetangga seperti Riau dan Kepri menjadi penyebab kenaikan harga.
“Petani kita cukup tersenyum sebetulnya, karena harga beras cukup tinggi dan mampu menyuplai kebutuhan beras di Provinsi Riau dan provinsi tetangga lainnya,” katanya.
Meski begitu, Buya menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya-upaya penekanan laju inflasi. Seperti bazar pasar murah di berbagai daerah, gerakan ketahanan dan ternak di desa dan nagari, menjaga kelancaran distribusi pangan, serta menjaga stok pangan daerah, khususnya beras. (*)
Dinas Kominfotik Sumbar
