DHARMASRAYA, SEMANGATNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya periode 2019-2024 ditengggarai banyak pihak terlalu sering melakukan dinas luar atau kunjungan kerja
Ketika berita ini berhembus kencang di kalangan masyarakat, beragam komentar bermunculan.
” Itu plesiran bang, jalan-jalan. Cuman dibungkus dengan judul kunjungan kerja lah, sharing informasi lah, Bimtek lah. Bermacam dalih untuk melegalkan secara administratif,” sebut salah seorang rekan wartawan kepada SemangatNews, Jum’at (31/5/2024) di Pulau Punjung
“Kita coba konfirmasi kepada ketua DPRD, telpon kita ndak diangkat bang, notifikasi WA nya pun tidak aktif,” sebut Nof, salah seorang wartawan media online di Dharmasraya
Berbagai berita miring terkait kinerja dewan periode ini banyak menjadi gunjingan masyarakat, kurang produktif. Amat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam kondisi daerah yang mengalami defisit anggaran serta musibah yang banyak menimpa wilayah di Propinsi Sumbar seperti tidak menyurutkan semangat anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja.
“Alangkah eloknya mau berempati dan berbagi dengan para korban bencana, ini tak ada terdengar,” sebut salah seorang tokoh muda Dharmasraya yang tak mau disebut namanya.
Diperkiran Rp 10 juta untuk masing masing anggota dewan satu kali kunjungan dinas luar kota. Dikalikan 30 orang dan ditambah pendamping 2 orang ASN. Maka budget yang dihabiskan senilai lebih kurang Rp 320 juta untuk satu kali dinas luar kota. Bisa dibayangkan miliaran rupiah dana daerah dihabiskan hanya untuk kunjungan kerja yang belum tentu memberikan kontribusi terhadap kemajuan Dharmasraya.
Tidak tanggung-tanggung dalam satu bulan kerja, anggota DPRD Dharmasraya melakukan dinas luar, 3 hingga 4 kali dengan masa kunjungan 3-5 hari per kegiatan
“Sungguh sangat kita sayangkan. Dari dulu hingga sekarang. DPRD yang katanya wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan masyarakat,” ungkap Zon Dt Mandaro Hitam, tokoh masyarakat Dharmasraya.
“Andai saja, dana tersebut dialihkan untuk program kerakyatan seperti pembangunan jalan usaha tani, drainase, rigid beton dan program swadaya lainnya, Itu baru namanya DPRD pro rakyat,” pungkasnya.(rsy)
