Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Gubernur Sumatera Barat agar gaji ASN daerah ditanggung oleh pemerintah pusat sebagai kompensasi dari pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Purbaya menyebut bahwa permintaan tersebut memang hal yang “normal” dari daerah, tetapi dalam kondisi APBN saat ini, pusat tidak bisa memenuhi semua tuntutan tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal negara.
Ia menyebut bahwa dalam sembilan bulan awal 2025, kondisi ekonomi menunjukkan penurunan, sehingga ruang anggaran pusat menjadi lebih terbatas dan defisit harus dijaga agar tetap terkendali.
Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar, menegaskan bahwa pemangkasan TKD sangat membebani daerah karena belanja pegawai, pelayanan publik, dan pembangunan daerah akan terganggu jika gaji ASN dibiayai sepenuhnya dari daerah.
Dalam pertemuan dengan Purbaya, Mahyeldi menyampaikan bahwa jika pusat tidak bisa memikul seluruh beban, maka setidaknya pemotongan TKD harus dikembalikan agar daerah bisa menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.
Respons Purbaya tak berubah: ia meminta kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola belanja supaya anggaran yang ada tidak mengendap di bank—maksudnya agar dana daerah segera digunakan untuk program prioritas.
Ia juga menegaskan bahwa pemotongan TKD bukan tindakan represif terhadap daerah, tetapi dorongan agar daerah lebih efisien dalam pengelolaan anggaran dan tidak menunda-nunda penyerapan.
Lebih dari itu, Purbaya menyatakan bahwa apabila dana daerah memang tidak terserap, pusat akan mempertimbangkan untuk mengambil kembali dana tersebut agar tidak menganggur dan dialihkan ke program lain yang lebih urgent.
Kebijakan ini menuai protes dari 18 gubernur yang tergabung dalam APPSI, termasuk figur seperti Bobby Nasution dan Sherly Tjoanda, yang mendesak agar pusat mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran.
Ketegangan pusat-daerah ini membuka wacana baru tentang batas fiskal desentralisasi dan sejauh mana pemerintah pusat harus menopang kebutuhan daerah ketika pendapatan dan penerimaan negara melemah.(*)
