Jakarta, Semangatnews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat dalam jangka waktu satu bulan ke depan.
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai langkah tegas untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG yang belum memenuhi standar SLHS akan dihentikan operasionalnya sementara sampai dinyatakan layak kembali.
BGN menegaskan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat mutlak agar dapur gizi bisa tetap beroperasi. Penerbitan SLHS akan melibatkan instansi kesehatan setempat untuk melakukan inspeksi dan verifikasi.
Menurut data internal, sejumlah SPPG sudah mulai mengantongi SLHS. Namun, dari total ribuan dapur gizi yang tersebar di berbagai wilayah, masih banyak yang belum memenuhi persyaratan. Proses sertifikasi pun digenjot agar target dapat tercapai tepat waktu.
Untuk mendukung percepatan, BGN bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota. Beberapa dukungan berupa pelatihan, audit sanitasi, serta supervisi teknis akan digelar agar SPPG mampu memenuhi standar hygiene dan sanitasi.
Kepala BGN menegaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG adalah langkah pencegahan apabila dapur gizi terbukti tidak aman atau belum memenuhi persyaratan kebersihan. Setelah evaluasi ulang dan pemenuhan standar, operasional dapat dilanjutkan.
Sebagai tambahan, SPPG yang telah memperoleh SLHS diimbau untuk terus menjaga standar sanitasi dan melakukan pemeliharaan berkala agar sertifikat tetap berlaku dan kualitas pangan tetap terjaga. Pemeriksaan acak bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh pemeriksa lokal.
Proses pengajuan SLHS dilakukan melalui dinas kesehatan daerah, dengan syarat administratif seperti dokumen layout dapur, surat penetapan sebagai SPPG dari BGN, dan bukti bahwa penjamah pangan sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan.
BGN juga mendorong agar masyarakat ikut mengawasi. Publik bisa melaporkan SPPG yang dinilai tidak higienis atau tidak memenuhi standar. Transparansi proses sertifikasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Kebijakan ini menjadi ujian besar bagi implementasi program gizi gratis nasional. Jika seluruh SPPG bisa sertifikasi tepat waktu dan operasional berjalan aman, maka program MBG bisa menjadi contoh pengelolaan pangan publik yang bermutu dan berintegritas.(*)
