Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah besar dalam sejarah pengelolaan perusahaan negara dengan memerintahkan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara menyeluruh. Dari sekitar seribu BUMN yang saat ini beroperasi, pemerintah akan memangkasnya menjadi hanya 200 hingga 240 perusahaan yang dinilai strategis dan berpotensi bersaing di tingkat global.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Prabowo untuk menjadikan BUMN lebih efisien, kompetitif, dan transparan. Ia menegaskan bahwa perusahaan negara tidak boleh lagi menjadi beban anggaran, tetapi harus menjadi motor ekonomi nasional yang sehat dan profesional.
Kebijakan ini akan dieksekusi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga baru yang dibentuk untuk mengonsolidasikan aset dan memastikan efektivitas pengelolaan BUMN di bawah kerangka hukum yang lebih modern.
Prabowo juga menekankan pentingnya perekrutan talenta terbaik untuk mengisi posisi strategis di perusahaan negara. Untuk itu, pintu akan dibuka bagi profesional asing yang memiliki pengalaman internasional dan terbukti membawa kinerja perusahaan menuju level global.
Langkah tersebut menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan perusahaan milik negara, di mana meritokrasi dan standar kinerja internasional akan menjadi ukuran utama, bukan lagi pertimbangan politik atau koneksi pribadi.
Konsolidasi ini didukung penuh oleh revisi Undang-Undang BUMN yang baru disahkan oleh DPR. Dalam revisi tersebut, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi Badan Regulator BUMN, dengan fungsi pengawasan dan pengaturan yang lebih kuat.
Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah larangan bagi menteri atau wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di perusahaan negara. Langkah ini diambil untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan independensi tata kelola.
Selain itu, manajemen saham Dwiwarna Seri A yang selama ini menjadi simbol kendali pemerintah akan dikonsentrasikan di bawah lembaga regulator baru, namun tetap dengan persetujuan presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi.
Perubahan ini juga memperjelas peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit keuangan BUMN agar lebih akuntabel. Transparansi dan efisiensi menjadi dua kata kunci dalam reformasi besar ini.
Para pengamat menilai langkah Prabowo sebagai sinyal kuat terhadap arah baru ekonomi Indonesia. Reformasi BUMN ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun fondasi yang memungkinkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global dalam dua dekade ke depan.
Jika dijalankan dengan konsisten, konsolidasi BUMN ini berpotensi menciptakan perusahaan-perusahaan nasional yang mampu bersaing dengan raksasa dunia, sekaligus menekan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi persoalan klasik.
Dengan pendekatan baru yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kinerja, Prabowo tampaknya ingin meninggalkan warisan berupa BUMN yang kuat, profesional, dan menjadi kebanggaan bangsa di pasar global.(*)
