Jakarta, Semangatnews.com – Sejumlah elemen guru menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi. Aksi ini menuntut perhatian pemerintah terhadap nasib guru‑madrasah dan kesejahteraan pekerja pendidikan yang merasa masih belum setara dengan guru negeri.
Lokasi aksi berada tepat di jalur antara Patung Kuda menuju Kedubes AS, sehingga akses di jalur tersebut ditutup sementara oleh pihak kepolisian. Penutupan hanya berlangsung satu lajur, sedangkan lajur dari arah Kedubes AS menuju Patung Kuda tetap dibuka.
Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, penutupan tersebut dilakukan untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan menghindari gangguan lalu‑lintas yang lebih luas. Dia menyebut bahwa sebanyak 1.597 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan.
Kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan mengalami penurunan kecepatan signifikan, terutama kendaraan yang menuju kawasan Monas dan pusat pemerintahan. Pengendara diarahkan melalui rute alternatif agar tidak terjebak kemacetan.
Di sisi massa aksi, tampak guru‑madrasah memegang spanduk dan atribut khas seperti ikat kepala putih. Mereka berjalan dari Masjid Istiqlal menuju Patung Kuda sambil menyampaikan orasi mengenai nasib dan tuntutan mereka.
Salah satu orator menyampaikan bahwa guru madrasah merasa tertinggal karena meskipun dasar hukumnya sama dengan guru sekolah negeri, mereka belum mendapatkan kuota PPPK atau ASN yang setara. Hal ini menjadi salah satu katalis utama demonstrasi.
Di tengah pengamanan yang ketat, pihak TransJakarta juga memberlakukan pengalihan rute beberapa armada, seperti Koridor 2 yang dialihkan melalui Kebon Sirih, dan halte‑halte tertentu sementara tidak melayani penumpang.
Ketua forum guru menyebut bahwa aksi ini adalah puncak dari serangkaian pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR, Kemenag, dan instansi terkait. Mereka menegaskan akan tetap bertahan sampai ada tanggapan konkret dari pemerintah.
Pengamat pendidikan melihat bahwa selain tuntutan administratif, gerakan ini mencerminkan keresahan yang lebih luas: tentang bagaimana guru madrasah menginginkan kejelasan status, kesejahteraan yang layak, dan pengakuan setara dalam sistem pendidikan nasional.
Penutupan jalan dan pengaturan lalu‑lintas yang dilakukan menjadi indikator bahwa aksi guru kini bukan sekadar mogok lokal, tetapi aksi yang berdampak langsung pada ruang publik perkotaan dan sistem transportasi Jakarta.
Dengan momentum ini, pihak pemerintah dan legislatif diharapkan mendengarkan suara guru dan menjadikannya bagian dari reformasi pendidikan yang lebih inklusif dan adil.(*)
