Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa rencana pemberian gelar kepada Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah berjalan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa usulan ini telah melewati tahap analisis dan kajian dari tim yang berwenang.
Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa upaya menghormati jasa para pendahulu merupakan bagian dari semangat nasional, dan pengusulan nama Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia dianggap wajar dalam konteks tersebut. “Tidak ada masalah,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa usulan tidak berarti langsung keputusan final.
Pihak Istana juga meminta publik bersikap arif dalam menyikapi rencana tersebut. Mereka mengajak agar perbedaan pandangan tidak lantas menjadi pemecah kebersamaan, melainkan momentum untuk belajar sejarah secara lebih dewasa.
Meski demikian, pengusulan ini menuai kritik dan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil dan akademisi. Mereka mempertanyakan layak tidaknya Soeharto mendapatkan gelar tertinggi bangsa tersebut karena aspek sejarah yang kompleks dan sejumlah peristiwa di era pemerintahannya.
Sebagian kalangan akademik memandang bahwa gelar pahlawan nasional bukan hanya soal kontribusi pembangunan, namun juga berkaitan dengan nilai moral, keadilan, dan pengabdian terhadap rakyat. Dalam perspektif itu, nama Soeharto dianggap kontroversial karena jejak pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi selama rezimnya.
Sementara itu, pendukung usulan menegaskan bahwa Soeharto memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi, dan upaya swasembada pangan di era Orde Baru, yang masih berdampak hingga kini.
Dewan yang bertugas meneliti usulan pahlawan nasional, yakni Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, disebut sudah menerima dokumen pengusulan untuk Soeharto dan tokoh-tokoh lainnya. Proses tersebut melibatkan kajian akademis dan pertimbangan administratif.
Waktu pengumuman resmi penganugerahan gelar ini direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, yakni pada tanggal 10 November 2025. Pemerintah menyebut bahwa Soeharto termasuk salah satu nama yang akan diumumkan.
Dari Istana sendiri ditegaskan bahwa meski masih ada pro-kontra, proses pengusulan dan seleksi tetap berlangsung sesuai aturan dan tidak akan diganggu oleh tekanan publik. “Semua prosedur telah dilalui,” ujar Prasetyo.
Dengan demikian, publik kini tengah menunggu keputusan resmi. Pemberian gelar ini tidak hanya soal penghargaan atas jasa, tetapi juga pemaknaan ulang terhadap sejarah nasional dan bagaimana bangsa ini ingin mengenang para tokoh masa lampau.(*)
