Jakarta, Semangatnews.com – Pada era ketika batas laut masih dianggap sebagai wilayah terbuka bagi semua kapal asing, Mochtar Kusumaatmadja tampil sebagai pemikir yang mengubah paradigma tersebut.
Lahir di Batavia pada 17 Februari 1929, ia menempuh pendidikan hukum hingga ke luar negeri dan kemudian kembali ke tanah air dengan wawasan baru tentang kedaulatan maritim.
Sebagai Wakil Indonesia dalam perundingan hukum laut internasional sejak akhir 1950‑an, ia mulai membangun landasan konseptual bagi apa kemudian dikenal sebagai konsep “Negara Kepulauan” atau archipelagic state.
Ketika diangkat sebagai Menteri Kehakiman pada 1974 hingga 1978, dan kemudian Menteri Luar Negeri pada 1978 hingga 1988, ia membawa gagasan hukum laut ke level diplomasi aktif.
Salah satu kontribusi kuncinya ialah membantu merumuskan pengakuan internasional terhadap kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui instrumen hukum laut seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Deklarasi Djuanda.
Gagasan bahwa laut Indonesia bukan pemisah, melainkan pemersatu wilayah bangsa, kemudian menjadi landasan diplomasi maritim negara.
Dalam ranah internasional, kiprahnya diperhitungkan karena ia mampu memadukan argumentasi hukum dengan diplomasi persuasif—memastikan suara Indonesia didengar di forum multilateral.
Jejaknya mengubah peta geopolitik Indonesia: batas maritim yang tadinya terbuka kini dikukuhkan, kontrol sumber daya laut diperkuat, dan posisi Indonesia di kawasan semakin strategis.
Meski telah wafat pada 6 Juni 2021, karya dan gagasannya tetap hidup — dan baru-baru ini ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai penghormatan negara terhadap jasanya.
Bagi generasi muda diplomasi Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja menjadi teladan bahwa diplomasi bukan hanya tentang pertemuan antarnegara, tetapi tentang bagaimana gagasan hukum dikemas menjadi strategi nasional yang konkret dan berdampak.(*)
