Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik saat menyatakan akan menggunakan dana sitaan koruptor untuk melunasi utang tahunan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebesar Rp 1,2 triliun. Ia mengklaim bahwa beban pembayaran tidak akan menggunakan APBN, melainkan bersumber dari uang negara hasil penyitaan koruptor. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta.
Menurut Prabowo, proyek Whoosh jangan dipandang semata-mata dari sisi bisnis atau profit, melainkan sebagai kewajiban pelayanan publik (public service obligation). Ia menegaskan bahwa transportasi cepat ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat: mengurangi kemacetan, mempercepat mobilitas, dan mengurangi polusi udara.
Langkah ini sekaligus menjadi manuver politik dan ekonomi yang berani, mengingat utang proyek Whoosh cukup besar dan menjadi beban penting pemerintah. Dengan mengalihkan pembayaran utang ke dana sitaan koruptor, Prabowo berusaha menghindari pro dan kontra soal penggunaan APBN untuk menalangi proyek infrastruktur.
Tidak semua pihak menyambut kebijakan tersebut dengan antusias. Sebagian pengamat mempertanyakan apakah alokasi dana sitaan bisa dipertanggungjawabkan secara jangka panjang, terutama jika pendapatan negara dari sitaan koruptor tidak stabil. Mereka mengingatkan bahwa proyek publik harus dibiayai secara berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan aset sitaan.
Namun Prabowo membantah kekhawatiran tersebut. Ia mengklaim telah menghitung dengan matang skema pembiayaan ini dan menyatakan bahwa negara punya kemampuan untuk menutup cicilan Whoosh dari dana sitaan. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap proyek besar yang manfaatnya bersifat jangka panjang.
Kebijakan ini pun mendapat sorotan dari kalangan kritikus. Beberapa pihak menyebut bahwa “memakan uang hasil kejahatan” sebagai dana publik bisa menciptakan preseden yang berbahaya jika tidak diatur dengan standar pengawasan dan transparansi yang ketat. Risiko politisasi serta pemanfaatan dana sitaan juga jadi isu yang serius.
Selain itu, meskipun terdengar heroik, gagasan ini membuka pertanyaan fundamental tentang akuntabilitas pengelolaan uang negara hasil sitaan. Apakah dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen yang aman dan efisien? Bagaimana jaminan bahwa dana digunakan sesuai janji, bukan hanya untuk menutup kewajiban finansial pemerintah?
Di lain sisi, dukungan datang dari kelompok yang melihat proyek Whoosh sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur masa depan. Mereka menilai bahwa jika beban utang bisa dilunasi tanpa menambah tekanan ke anggaran rutin negara, maka proyek ini bisa lebih berkelanjutan dan legitimasi publiknya meningkat.
Langkah Prabowo ini juga menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan ekonomi: uang hasil korupsi dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya disita dan mengendap. Jika berhasil, skema ini bisa jadi model baru dalam pemanfaatan dana negara hasil tipikor untuk kepentingan publik.
Tak kalah penting, kebijakan ini bisa menjadi bagian dari strategi kampanye sosial: mengubah narasi “korupsi” menjadi “peluang reformasi publik”. Prabowo berusaha menegaskan bahwa pemerintahan yang anti-korupsi tidak hanya menindak, tapi juga mengembalikan manfaat korupsi ke masyarakat.
Meski demikian, jalan di depan masih panjang. Butuh mekanisme pengawasan yang jelas agar dana sitaan bisa digunakan dengan optimal, transparan, dan tidak menjadi “lubang anggaran” baru. Publik pun akan terus menunggu realisasi janji ini dengan harapan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan sekadar slogan politik.
Dengan skema ini, Prabowo mencoba menyatukan dua isu panas sekaligus — korupsi dan utang publik — dalam satu kebijakan ambisius. Jika berhasil, gagasan menggunakan uang hasil kejahatan untuk melayani publik bisa mengubah paradigma pengelolaan aset negara di masa depan.(*)
