Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Indonesia tengah merumuskan strategi besar dalam pengadaan energi dengan mengincar impor migas dari Amerika Serikat senilai hingga US$15 miliar. Salah satu kebijakan kontroversial adalah memungkinkan perusahaan negara Pertamina membeli minyak dan gas AS langsung tanpa melewati proses lelang.
Coordinating Minister Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pendekatan ini adalah bagian dari kompromi dalam perundingan tarif bilateral dengan AS. Melalui skema tarif timbal balik, Jakarta ingin membuka pintu bagi perusahaan AS untuk menjual energi langsung ke Pertamina.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mengatur mekanisme pembelian komersial ini. Perpres tersebut akan memberi dasar hukum agar transaksi tidak memerlukan tender publik, yang lazimnya menjadi kewajiban pembelian energi di Indonesia.
Rencana ini mendapat penguatan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut bahwa volume impor migas AS yang direncanakan memang sangat besar, dan mencakup crude oil serta LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Namun, Bahlil juga mengingatkan pentingnya aspek efisiensi. Berdasarkan perhitungannya, impor migas dari AS harus setara atau lebih murah dibandingkan sumber lain agar pembelian tersebut benar-benar menguntungkan.
Selain itu, skema pembelian langsung ini diharapkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Dengan menitikberatkan pada energi dari AS, pemerintah berharap bisa memperkuat hubungan strategis sekaligus menjaga pasokan migas nasional.
Meski berisiko, skema ini dinilai sebagai langkah diplomasi ekonomi yang pragmatis. Diplomasi tarif timbal balik dengan AS menjadi alat untuk memastikan akses energi, sekaligus menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.
Pengaturan import migas tanpa lelang juga mendorong Pertamina untuk lebih agresif menjalin kerja sama dengan perusahaan minyak AS. Hal ini bisa membuka jalur pasokan baru yang sebelumnya sulit diperoleh melalui mekanisme tender tradisional.
Namun sejumlah pihak mengkritik kebijakan ini sebagai potensi distorsi pasar. Tanpa tender, Pertamina mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Kritikus menyebut skema ini bisa membuat persaingan harga tidak sehat dan merugikan negara dalam jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah menyatakan akan tetap memperhatikan aspek kepentingan nasional. Meski pembelian tanpa tender, mekanisme kontrak dan perjanjian dagang akan disusun secara transparan dan diawasi agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan integritas.
Jika berhasil, strategi impor migas ini bisa menjadi tonggak baru dalam hubungan energi antara Indonesia dan AS. Hal ini tidak hanya berdampak pada pasokan energi dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi ekonomi global — sekaligus menjadi bagian penting dari peta energi masa depan negara.(*)
