Jakarta, Semangatnews.com – Konflik pasca-cerai antara Ruben Onsu dan Sarwendah semakin mencuat setelah kedua belah pihak saling mengungkap bukti terkait pemenuhan kewajiban nafkah. Pihak Ruben mengklaim bahwa ia telah menunaikan tanggung jawab finansial sesuai kesepakatan yang tertulis dalam akta notaris.
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengatakan bahwa bukti transfer puluhan hingga ratusan juta rupiah merupakan tanda bahwa kliennya tidak pernah mengabaikan kewajiban sebagai ayah. Ia menegaskan bahwa Ruben tetap memenuhi tanggung jawab meskipun hubungan rumah tangga telah berakhir.
Menurut Minola, akta notaris yang ditandatangani saat perceraian menjadi dasar hukum yang kuat. Dokumen itu disebut memuat rincian hak pertemuan anak, mekanisme pembayaran nafkah, hingga pembagian tanggung jawab kedua orang tua.
Namun dari kubu Sarwendah, muncul pernyataan bahwa tidak semua kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya. Mereka mengklaim bahwa beberapa komponen biaya anak masih harus ditanggung lebih banyak oleh pihak ibu.
Dalam keterangannya, pihak Sarwendah mengatakan bahwa mereka sebenarnya membawa bukti berupa salinan akta notaris dan rekam jejak komunikasi. Tetapi mereka mempertanyakan apakah persoalan internal keluarga perlu diungkapkan secara luas kepada publik.
Selain soal nafkah, hak kunjungan anak menjadi topik panas lainnya. Berdasarkan akta notaris, Ruben memiliki hak untuk bertemu anak beberapa hari dalam satu minggu, termasuk kesempatan untuk mengajak anak menginap.
Pihak Ruben menilai hak tersebut seringkali tidak berjalan semestinya. Mereka menyampaikan bahwa tugas orang tua adalah memastikan anak tetap memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak, bukan menjadikan anak sebagai alasan untuk mempersempit ruang pertemuan ayah dan anak.
Menanggapi itu, pihak Sarwendah menyebut bahwa beberapa mekanisme pembayaran yang dilakukan Ruben menggunakan sistem reimburse, sehingga menurut mereka sering terjadi ketidaksesuaian pengeluaran dan penggantian biaya.
Angka nafkah yang mencapai lebih dari dua ratus juta rupiah per bulan juga menjadi perdebatan. Pihak Ruben menyebut bahwa dana tersebut bukan hanya untuk kebutuhan anak, tetapi juga mencakup biaya rumah tangga yang telah diatur dalam kesepakatan.
Hingga kini, kedua belah pihak masih menunjukkan perbedaan pandangan terkait pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing. Perseteruan yang berlangsung terbuka ini memicu perhatian publik dan memunculkan harapan agar ada penyelesaian yang lebih damai demi kepentingan anak.
Sampai saat ini belum ada sinyal kesepakatan baru atau langkah mediasi lanjutan. Publik berharap persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menambah konflik yang berkelanjutan.(*)
