Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyuarakan usulan agar insentif untuk pemerintah daerah ditambah agar lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi layanan publik. Ia mengatakan insentif tersebut bisa menjadi reward atas kinerja TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) yang baik.
Usulan ini mengemuka di forum nasional sebagai bagian dari evaluasi cepat terhadap pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi. Airlangga menekankan bahwa inflasi terkendali dan layanan publik efisien adalah fondasi penting bagi ekonomi nasional yang tangguh.
Menurut Airlangga, insentif tambahan bisa diarahkan untuk mendukung program pembangunan daerah — dari infrastruktur kecil hingga layanan dasar — sehingga manfaat ekonomi bisa langsung terasa masyarakat lokal. Insentif ini juga dianggap mampu mendorong produktivitas dan kesempatan kerja.
Dalam diskusi dengan Menteri Keuangan, Airlangga menunjukkan bahwa insentif fiskal tidak sekadar penghargaan, melainkan bagian dari strategi makro untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga daya saing daerah.
Kedua pejabat ini sepakat bahwa pemberian insentif akan dilakukan secara selektif. Pemda yang menunjukkan pencapaian dalam pengendalian inflasi, efisiensi layanan, dan adaptasi digitalisasi akan menjadi prioritas.
Rencana pemberian insentif ini juga membidik keberlanjutan: bukan sekadar bantuan sekali, tapi rangkaian insentif untuk mendukung transformasi daerah dalam jangka menengah — agar daerah bisa lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi global.
Beberapa kepala daerah menyambut wacana ini dengan optimisme. Mereka melihat peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menjaga stabilitas harga di daerah masing‑masing.
Namun sejumlah pakar ekonomi mengingatkan bahwa insentif harus disertai dengan mekanisme evaluasi ketat. Tanpa kontrol transparan, dana bisa tersedot untuk operasional rutin, bukan program produktif yang benar‑benar meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah pusat menyatakan bahwa kesiapan anggaran sudah dipertimbangkan, termasuk alokasi untuk insentif tambahan. Hal ini dianggap penting agar dukungan terhadap pemda tidak mengganggu stabilitas fiskal.
Dengan komitmen ini, Indonesia tampaknya memasuki fase baru dalam hubungan pusat–daerah: kolaborasi lebih erat, insentif berbasis kinerja, dan dorongan nyata bagi pembangunan daerah. Bila dijalankan dengan baik, skema ini bisa memperkuat pertumbuhan inklusif dan pemerataan pembangunan.
Kini, publik menunggu implementasinya: apakah rencana insentif dan bonus fiskal akan benar‑benar berjalan sesuai janji — dan apakah dampak positif akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri.(*)
