Jakarta, Semangatnews.com – Banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 menyisakan luka mendalam — bukan hanya bagi korban dan pengungsi, tapi juga bagi lingkungan dan ekosistem yang selama ini mendukung kehidupan. Menurut pakar lingkungan dari UI, penyebab bencana ini bukan semata karena cuaca ekstrem, tetapi akibat kombinasi antara alam yang marah dan alam yang rusak.
Fenomena cuaca sangat ekstrem dipicu oleh siklon tropis yang muncul di perairan sekitar Sumatera. Curah hujan yang turun dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat memaksa sungai‑sungai berhulu di lereng dan pegunungan meluap. Sebagian besar sungai di wilayah ini rupanya memiliki kapasitas aliran normal — bukan untuk hujan ekstrem seperti itu. Ketika kapasitas terlampaui, arus deras membawa lumpur, kayu, dan material berat ke hilir, menyebabkan banjir bandang dan longsor.
Kondisi ini diperburuk oleh hilangnya tutupan hutan di banyak daerah. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertanian, atau area pemukiman telah mengurangi kemampuan tanah dan ekosistem menahan air. Sistem penyerapan air alami terganggu — ketika hujan ekstrem datang, air tidak tertahan, melainkan langsung terbawa deras, menghanyutkan apa saja di jalurnya.
Pohon tumbang dan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir sempat memicu spekulasi bahwa illegal logging adalah penyebab utama. Namun menurut pakar, kayu tersebut lebih banyak berasal dari pohon yang roboh akibat kekuatan air, bukan karena penebangan. Artinya, skala banjir dan kekuatan air melebihi ekspektasi — sebuah alarm bagi kondisi lingkungan dan tata ruang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bencana di Sumatra kali ini bukan sekadar kejadian alam biasa. Ini adalah kombinasi konflik antara cuaca ekstrem — dipicu perubahan iklim — dan keputusan manusia yang telah mengubah lanskap alam. Tanpa keduanya, dampak bencana bisa jauh lebih ringan.
Akibat bencana ini, masyarakat di banyak daerah kehilangan tempat tinggal, akses ke air bersih, jalur transportasi, dan mata pencaharian. Pemulihan pun tak bisa dilakukan hanya dengan membangun kembali rumah — tapi harus inklusif: termasuk restorasi lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai, dan kebijakan tata ruang yang peka risiko.
Pakar lingkungan menyerukan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengambil langkah konkret: reboisasi, pengelolaan DAS yang bijak, pengawasan alih fungsi lahan, serta penerapan sistem peringatan dini terhadap cuaca ekstrem. Ini dianggap kunci agar bencana serupa bisa dicegah di masa mendatang.
Lebih jauh, kejadian ini menjadi cermin betapa rentannya ekosistem terhadap tekanan manusia dan iklim — dan bahwa kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keseimbangan alam. Rusaknya hutan bukan hanya kehilangan pohon, tapi kehilangan pelindung bagi manusia.
Bagi pemerintah, tantangannya besar: tidak cukup hanya fokus pada penanganan darurat dan korban. Harus ada perubahan kebijakan jangka panjang: tata ruang, konservasi, restorasi alam, dan pendidikan lingkungan — agar manusia dan alam bisa hidup berdampingan secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keamanan dan keselamatan.
Di tengah duka, bencana ini memberi pelajaran keras bahwa alam butuh dihormati — dan manusia perlu mengambil tanggung jawab. Karena saat alam dipaksa melampaui batas, konsekuensinya tak hanya rusaknya lingkungan, tapi jatuhnya korban manusia.(*)
