Ini di Kabupaten Padang Pariaman: Rakyat Kebanjiran, Wakilnya Kunker ke Jogya
SEMANGATNEWS.COM. Ditengah musibah besar di Padang Pariaman sejumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tetap ngotot melaksanakan kunjungan kerja ke Jogya. Agenda kunker mereka ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (2/11). Padahal mereka tahu masyarakatnya masih trauma bergelimang pasca banjir di berbagai tempat.
Para perwakilan dari Komisi I dan IV DPRD Padang Pariaman itu disambut perwakilan Pemkab Sleman, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta beserta jajaran.
Mereka lalu membincangkan beragam persoalan, di antaranya soal pendidikan, pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos), pengangkatan PPPK serta mitigasi bencana selama kurang lebih satu jam.
Adapun kunjungan ini dilakukan bersamaan dengan masa penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra Barat, termasuk salah satunya Padang Pariaman.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, TK Afredison mengatakan, pengajuan untuk kunker ini telah dimohonkan sejak jauh-jauh hari. Kata dia, kurang lebih sekitar sebulan lalu.
“Tapi sebagian (anggota Komisi I dan IV) ditinggalkan, mana yang bisa ditinggalkan. Tapi enggak enak juga kita sudah masuk surat, enggak jadi (kunker) kan enggak enak juga, kan?” kata Afredison usai pertemuan.
Klaim Afredison, legislatif tidak lepas tangan dan ikut menangani bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman sejak Sabtu (22/11) kemarin. Sementara, agenda kunker ini sudah dijadwalkan atau ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setempat hingga Sabtu (6/12).
“Jadi ada yang berangkat, ada yang tinggal di sana. Kita bagi-bagi. Dari komisi kita tinggal (tidak ikut kunker) dua orang,” imbuhnya.
Menurut Afredison, di Padang Pariaman ada tiga hingga empat kecamatan terdampak banjir yang masuk kategori parah. Dia memastikan, semua telah tertangani oleh pemerintah daerah serta pusat dan unsur terkait, termasuk antisipasi penyakit pascabanjir, kelancaran bantuan obat-obatan dan logistik.
“Tapi yang namanya terdampak itu kan jembatan putus, atau terdampak. Tapi pada intinya pemerintah sudah turun semuanya. Dari pusat pun sudah turun semuanya,” katanya.
“Pokoknya semua pemerintah daerah, itu, LSM, DPRD, sudah turun semuanya itu,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Sleman, Rohmiyanto menyebut permohonan kunker dua komisi DPRD Kabupaten Padang Pariaman diajukan di dua waktu berbeda.
Kata Rohmi, Komisi I mengajukan surat permohonan resmi pada 18 November 2025 lalu. Sedangkan Komisi IV tertanggal 28 Desember November 2025 dan suratnya diterima Pemkab Sleman tiga hari setelahnya.
“Penerimaan (kunker kedua komisi) jadi satu,” kata Rohmi kepada wartawan.**
