Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah resmi menunda penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula dijadwalkan berlaku pada 2026. Keputusan ini disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).
Menurut Purbaya, kebijakan cukai MBDK akan dipertimbangkan kembali jika kondisi ekonomi nasional sudah membaik — yakni ketika pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 6 persen. Sampai saat itu, pemerintah memilih untuk tidak memaksakan penerapan kebijakan yang dianggap berpotensi membebani masyarakat.
Pernyataan itu sekaligus menjawab target awal penerimaan negara dari cukai ini, yang sempat diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun dalam APBN 2026. Dengan penundaan ini, potensi penerimaan tersebut juga ikut tertunda.
Upaya perluasan basis cukai melalui MBDK sejatinya sudah dirancang lama sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan kesehatan publik. Namun realisasi kebijakan itu terus tertunda akibat kondisi ekonomi dan risiko terhadap daya beli masyarakat.
Beberapa kalangan menilai keputusan menunda cukai ini sebagai langkah pragmatis di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan inflasi. Pemerintah dinilai mempertimbangkan beban tambahan bagi konsumen, terutama rumah tangga kelas menengah ke bawah.
Meski demikian, penundaan ini juga memancing kekhawatiran dari pihak yang mendukung cukai sebagai instrumen kesehatan publik — terutama terkait upaya mengendalikan konsumsi gula dan menekan lonjakan penyakit tidak menular seperti diabetes. Para pengamat kesehatan sudah sejak lama mendorong penerapan aturan ini dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam rapat kerja, Purbaya menegaskan bahwa penerapan cukai tidak akan dilakukan secara buru-buru. Ia menjanjikan bahwa jika kondisi ekonomi dan daya beli sudah mendukung, pemerintah akan kembali membahas tarif dan skema cukai yang adil bersama DPR.
Pemerintah juga menyebut bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan komprehensif: bukan hanya aspek fiskal, tapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tetap harus responsif terhadap realitas rakyat.
Bagi pelaku industri minuman, penundaan ini tentu membawa kelegaan, mengingat cukai bisa berdampak pada harga jual dan permintaan konsumen. Namun bagi negara, penundaan berarti target penerimaan harus dicari alternatif lain.
Keluwesan kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah siap menyesuaikan regulasi berdasarkan situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat — meskipun semula kebijakan sudah direncanakan.
Kini publik menunggu perkembangan selanjutnya: apakah cukai MBDK akan benar-benar diterapkan ketika ekonomi sudah membaik, dan bagaimana bentuk regulasi serta tarifnya nanti jika diberlakukan. Pemerintah menjanjikan bahwa penerapan cukai akan dibahas secara matang agar tetap adil dan tidak memberatkan masyarakat.(*)
