Jakarta, Semangatnews.com – Tepat satu tahun setelah rezim Bashar al‑Assad tumbang pada 8 Desember 2024, Suriah hidup dalam suasana transisi penuh harapan sekaligus tantangan berat. Banyak warga merasakan kebebasan baru, namun di sisi lain jutaan lainnya masih bergumul dengan kemiskinan, kelaparan, dan infrastruktur yang hancur.
Salah satu tanda paling nyata dari upaya pemulihan adalah kembalinya aktivitas listrik malam hari di banyak kawasan. Di tengah kegelapan panjang selama perang, kini lampu jalan dan rumah mulai menyala kembali — sebuah simbol kecil dari upaya membangun kembali negeri yang porak‑poranda.
Namun realitas di lapangan jauh dari kata pulih: lebih dari sepertiga jaringan air dan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Banyak kota dan desa masih tertanam reruntuhan, dan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum masih sangat terbatas.
Krisis ekonomi ikut menjadi beban besar. Meski pemerintah transisi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi positif sekitar 1 persen pada 2025 dengan pencabutan sebagian sanksi dan masuknya investasi dari negara-negara Teluk, sebagian besar warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar seperempat populasi Suriah secara resmi dikategorikan miskin ekstrem.
Harga pangan dan kebutuhan pokok memang sempat mereda dibanding masa krisis terburuk, tetapi daya beli tetap terbatas. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan makanan sebagai prioritas tetap menjadi perjuangan bagi jutaan orang.
Lebih buruk lagi, krisis pangan dan ekonomi bersanding dengan masalah kemanusiaan besar: air bersih sulit diakses, rumah dan sekolah banyak yang porak‑poranda, serta layanan publik hampir lumpuh di banyak daerah. Korban perang dan pengungsi internal pun terus bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional — meskipun dana dan bantuan kini jauh menyusut.
Dalam hal keamanan, situasi memang lebih kondusif dibanding masa perang. Tidak ada serangan bom dari helikopter atau serangan udara masif seperti dulu. Namun stabilitas belum merata: bentrokan sporadis, kekerasan sektarian, dan ketegangan antar-komunitas tetap terjadi di beberapa kawasan, terutama di wilayah minoritas etnis dan agama.
Upaya keadilan dan rekonsiliasi publik juga berjalan lambat. Meski ada deklarasi konstitusi baru dan pemilihan parlemen tidak langsung, banyak komunitas merasa trauma akibat pelanggaran HAM besar selama rezim Assad. Laporan organisasi hak asasi menunjukkan bahwa kekerasan dan penindasan sistemik dalam masa lalu masih membayangi harapan akan keadilan penuh.
Siaran publik pada hari peringatan satu tahun kejatuhan Assad menampilkan optimisme. Banyak warga turun ke jalan merayakan bebas dari penindasan— bukan dengan euforia, melainkan harapan bahwa ini awal dari babak baru. Pemerintah transisi bersama komunitas internasional menyatakan komitmen untuk rekonstruksi dan normalisasi kehidupan.
Namun para pengungsi yang kembali menemukan rumah mereka sering menghadapi kenyataan pahit — rumah dalam kondisi hancur, layanan dasar belum pulih, sementara dukungan sosial dan ekonomi belum memadai. Banyak dari mereka mempertanyakan kapan kehidupan kembali normal akan benar‑benar terjadi.
Rekonstruksi seluruh negara diperkirakan membutuhkan dana trilunan dolar AS — angka yang jauh melampaui kapasitas anggaran Suriah saat ini. Karena itu, bantuan internasional, investasi asing, serta kerja sama diplomatik menjadi krusial. Pemerintah transisi disebut tengah aktif membangun relasi di kancah global agar Suriah tidak terisolasi lagi.
Satu tahun setelah jatuhnya rezim yang menelan banyak korban dan penderitaan, Suriah kini berada di persimpangan penting: antara harapan akan pemulihan dan realitas keras warisan perang. Jalan menuju stabilitas jangka panjang masih panjang, penuh tantangan, tetapi juga bukan tanpa harapan.(*)
