Jakarta, Semangatnews.com – Sejarah panjang migrasi pelaku bisnis besar Indonesia ternyata sudah dimulai sejak lama, termasuk keputusan seorang taipan gula ternama yang memilih pindah ke Singapura demi menghindari beban pajak tinggi di hari‑hari awal abad ke‑20. Keputusan tersebut kini kembali mencuat setelah perbincangan soal kebijakan pajak dan iklim investasi yang dinilai tidak menguntungkan oleh sebagian pengusaha.
Tokoh sejarah itu dikenal sebagai Oei Tiong Ham, pemilik salah satu kerajaan gula terbesar di Indonesia pada masa kolonial yang kemudian memindahkan pusat bisnisnya dari Semarang ke Singapura. Keputusan ini diambil karena struktur pajak dan aturan hukum di Hindia Belanda saat itu dianggap sangat membebani usaha besar seperti yang ia jalankan.
Oei Tiong Ham bukan sekadar pengusaha gula biasa, tetapi juga termasuk salah satu konglomerat paling berpengaruh di Nusantara. Ia memutuskan pindah setelah melihat bahwa sistem perpajakan kolonial sangat mengurangi margin keuntungan bisnisnya, terutama di sektor komoditas seperti gula yang memerlukan investasi modal besar.
Keputusan hijrah itu membuat Singapura menjadi markas operasi bagi keluarga dan jaringan bisnis Oei, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan ekonomi tersendiri di kawasan. Keputusan serupa kini sering menjadi bahan perdebatan di kalangan pelaku usaha dan ekonom ketika membahas tentang daya saing pajak Indonesia dibandingkan negara tetangganya.
Diskusi soal beban pajak memang semakin hangat belakangan ini di Indonesia, terutama sejak pemerintah menerapkan berbagai aturan baru yang membuat sebagian pelaku usaha mengeluhkan tingginya tarif dan kompleksitas aturan. Hal ini mendorong sebagian pihak menilai bahwa kebijakan fiskal perlu dievaluasi agar tidak mendorong arus modal keluar negeri.
Fenomena “kaburnya” pengusaha besar ke luar negeri untuk menghemat pajak bukan hal baru dalam sejarah ekonomi. Oei Tiong Ham adalah salah satu contoh awal yang menunjukkan bagaimana faktor fiskal bisa memengaruhi keputusan strategis pemilik modal besar terhadap lokasi operasional perusahaan.
Migrasi Oei ke Singapura pada tahun 1920 menunjukkan bahwa pajak bukan hanya soal beban bayar, tetapi juga berkaitan dengan hukum waris, struktur pengelolaan aset, dan kepastian usaha di masa depan. Pindahnya pusat bisnis ke Singapura memberi keuntungan pajak dan legal yang lebih stabil bagi keluarga dan entitas bisnisnya.
Momen bersejarah ini kemudian dikenal sebagai salah satu contoh awal bagaimana pelaku bisnis besar memilih yurisdiksi yang dianggap lebih ramah pajak dan memberikan kepastian hukum dibandingkan kondisi di Indonesia pada masa itu.
Persoalan beban pajak dan daya tarik investasi kini masih menjadi topik penting di Indonesia, terutama ketika pemerintah terus mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investor domestik maupun asing.
Analis ekonomi menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang kompetitif sangat krusial untuk mencegah “pelarian modal” dan menarik investasi produktif. Mereka menilai bahwa reformasi perpajakan yang memberi insentif tanpa mengorbankan keadilan dapat meningkatkan daya saing nasional.
Namun di sisi lain, aspek keadilan pajak juga menjadi perhatian banyak pihak. Penghindaran pajak oleh entitas besar sering dipandang sebagai praktik yang merugikan penerimaan negara dan memperlebar jurang ketimpangan antara wajib pajak besar dan kecil.
Kasus Oei Tiong Ham yang memilih pindah ke Singapura, meskipun terjadi hampir satu abad lalu, tetap relevan dalam diskursus modern tentang pajak dan bisnis. Ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pajak bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal kejelasan aturan, kepastian hukum, dan iklim investasi yang berkelanjutan.
Seiring Indonesia mempersiapkan berbagai reformasi fiskal di masa depan, pengalaman sejarah dan praktik global seperti yang dilakukan oleh Oei Tiong Ham dapat menjadi pelajaran penting dalam merumuskan strategi perpajakan yang adil sekaligus kompetitif.(*)
