Jakarta, Semangatnews.com – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta memberikan penjelasan resmi terkait situasi demonstrasi yang terjadi di dalam negeri mereka. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai pemberitaan internasional yang dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di Iran.
Dalam keterangannya, Kedubes Iran menegaskan bahwa negaranya merupakan negara berdaulat yang berdiri atas dasar konstitusi dan kehendak rakyat. Pemerintah Iran, menurut pernyataan tersebut, tetap menjalankan roda pemerintahan secara normal meski dihadapkan pada dinamika sosial.
Kedubes juga menyoroti penggunaan istilah “rezim” yang kerap dilekatkan pada pemerintah Iran. Istilah tersebut dinilai tidak tepat dan tidak mencerminkan etika diplomasi internasional, karena Iran memiliki pemerintahan sah yang dipilih melalui mekanisme konstitusional.
Terkait demonstrasi, Kedubes menjelaskan bahwa aksi penyampaian pendapat merupakan hal yang dikenal dalam sistem hukum Iran. Pemerintah, disebutkan, membuka ruang aspirasi bagi warga selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku.
Namun demikian, Kedubes Iran menyatakan bahwa sebagian demonstrasi telah disusupi oleh kelompok tertentu yang melakukan tindakan anarkistis. Aksi kekerasan ini diklaim tidak merepresentasikan suara mayoritas masyarakat Iran.
Menurut pernyataan tersebut, sejumlah tindakan kekerasan meliputi perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat keamanan, serta upaya menciptakan ketidakstabilan. Pemerintah Iran menilai tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi karena mengancam keselamatan publik.
Kedubes Iran juga menuding adanya campur tangan pihak asing dalam eskalasi aksi demonstrasi. Intervensi tersebut dianggap bertujuan melemahkan stabilitas nasional dan menciptakan tekanan politik terhadap Iran di tingkat global.
Di sisi lain, Kedubes menegaskan bahwa jutaan warga Iran tetap menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan dan sistem negara. Aksi massa yang digelar di sejumlah kota disebut sebagai bukti legitimasi dan solidaritas rakyat terhadap negaranya.
Pemerintah Iran, melalui mekanisme hukum yang ada, diklaim terus menindaklanjuti keluhan masyarakat. Kebijakan sosial dan ekonomi juga disebut tengah disesuaikan untuk merespons berbagai tantangan yang dihadapi warga.
Kedubes menekankan pentingnya membedakan antara demonstrasi damai dan tindakan kekerasan terorganisir. Menurut mereka, penyamaan dua hal tersebut justru memperkeruh pemahaman publik internasional.
Iran juga kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam urusan domestik. Prinsip kedaulatan negara menjadi pijakan utama dalam menyikapi kritik dan tekanan dari luar negeri.
Pernyataan Kedubes Iran ini disampaikan sebagai bagian dari diplomasi terbuka kepada masyarakat internasional. Iran berharap penilaian terhadap situasi dalam negerinya dilakukan secara objektif dan berimbang.
Hingga kini, situasi di Iran dilaporkan tetap terkendali dengan aktivitas pemerintahan dan masyarakat berjalan normal. Kedubes Iran menegaskan komitmen negaranya untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan nasional di tengah dinamika yang terjadi.(*)
