Jakarta, Semangatnews.com – Permintaan kepulangan Warga Negara Indonesia dari Kamboja melonjak signifikan dalam waktu singkat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat sebanyak 2.277 WNI mendatangi langsung kantor perwakilan Indonesia untuk meminta difasilitasi pulang ke Tanah Air.
Lonjakan ini terjadi setelah Pemerintah Kamboja melakukan operasi besar-besaran untuk memberantas pusat-pusat penipuan daring atau online scam di sejumlah wilayah. Penertiban tersebut berdampak luas terhadap keberadaan warga asing, termasuk ribuan WNI yang berada di lokasi-lokasi tersebut.
Banyak WNI dilaporkan kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan setelah aktivitas sindikat scam dihentikan. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk segera mencari perlindungan dan bantuan kepulangan melalui KBRI Phnom Penh.
Dalam beberapa hari, jumlah WNI yang datang melapor mencapai ratusan orang per hari. Meski pada akhir pekan jumlah kedatangan mulai menurun, KBRI memastikan bahwa proses pendataan dan penanganan tetap berlangsung intensif.
Pihak KBRI bersama Kementerian Luar Negeri RI mengerahkan tim tambahan untuk mempercepat verifikasi data dan dokumen perjalanan. Fokus utama diberikan kepada WNI yang tidak memiliki paspor atau dokumen keimigrasian lengkap.
Sebagian besar WNI yang melapor saat ini tinggal sementara di penginapan mandiri sambil menunggu proses pemulangan. KBRI memastikan kondisi mereka terus dipantau untuk menjamin keamanan serta kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
Selain itu, koordinasi dengan otoritas Kamboja terus dilakukan untuk menyediakan tempat penampungan sementara bagi WNI yang membutuhkan. Langkah ini diambil guna mencegah kerentanan baru selama masa tunggu kepulangan.
Kasus ini memunculkan perdebatan di dalam negeri terkait status para WNI tersebut. Sebagian dinilai sebagai korban penipuan dan perdagangan orang, sementara lainnya diduga terlibat langsung dalam aktivitas penipuan daring.
Perbedaan pandangan ini mendorong pemerintah untuk melakukan asesmen mendalam terhadap setiap kasus secara individual. Pendekatan ini dianggap penting agar penanganan dilakukan secara adil dan proporsional.
Di sisi lain, berbagai pihak menyoroti perlunya penguatan pencegahan sejak dari dalam negeri. Edukasi mengenai tawaran kerja ilegal dan jalur migrasi tidak resmi dinilai masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri tanpa prosedur resmi. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk menekan kasus serupa.
Lonjakan kepulangan WNI dari Kamboja ini menjadi peringatan serius tentang kompleksitas kejahatan lintas negara. Negara diharapkan mampu hadir tidak hanya dalam penanganan krisis, tetapi juga dalam upaya pencegahan jangka panjang.(*)
