Jakarta, Semangatnews.com – Polemik yang menghebohkan publik bermula dari unggahan seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyampaikan pernyataan “cukup saya WNI, anak jangan” sembari memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya. Ucapan itu langsung memantik reaksi keras dari berbagai kalangan.
Video yang tersebar luas itu memperlihatkan DS membuka paket berisi surat resmi dan paspor asing untuk putranya. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kurangnya kebanggaan terhadap identitas kebangsaan Indonesia, terlebih statusnya sebagai penerima beasiswa negara.
Respons cepat datang dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Ia menegaskan bahwa dana beasiswa LPDP berasal dari pajak rakyat Indonesia sehingga para penerima memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi kembali kepada bangsa.
Menurutnya, beasiswa negara bukan sekadar fasilitas pendidikan gratis, melainkan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar para penerima tidak memanfaatkan status awardee untuk kepentingan popularitas pribadi di ruang digital.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia mengajak masyarakat menyikapi persoalan ini secara bijak namun tetap menekankan pentingnya komitmen kebangsaan dari para penerima beasiswa negara.
Hetifah menilai LPDP merupakan investasi strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Karena itu, ia mendorong penguatan pengawasan pascastudi agar kontribusi alumni tetap terjaga sesuai dengan tujuan program.
Polemik ini turut menyeret perhatian publik terhadap kewajiban pengabdian alumni LPDP setelah menyelesaikan studi. Sejumlah pihak menilai pentingnya transparansi serta evaluasi berkala guna memastikan penerima beasiswa memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Di tengah gelombang kritik, DS akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun media sosialnya. Ia mengakui bahwa pilihan kata yang digunakan tidak tepat dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam klarifikasinya, DS menyebut pernyataan tersebut lahir dari kekecewaan pribadi dan bukan dimaksudkan untuk merendahkan identitas sebagai warga negara Indonesia. Meski demikian, perdebatan publik terlanjur meluas.
Banyak warganet menilai kasus ini sebagai pengingat bahwa penerima beasiswa negara membawa nama baik bangsa. Apalagi program seperti LPDP dibiayai dari dana publik yang dihimpun melalui pajak masyarakat.
Pengamat pendidikan juga menyoroti pentingnya pembinaan nilai kebangsaan sejak awal proses seleksi penerima beasiswa. Mereka menilai aspek karakter dan komitmen nasional perlu mendapat perhatian seimbang dengan prestasi akademik.
Peristiwa ini akhirnya berkembang menjadi diskusi lebih luas tentang relasi antara pilihan pribadi dan tanggung jawab publik. DPR berharap polemik tersebut menjadi momentum evaluasi agar program beasiswa negara tetap dipercaya dan memberi manfaat optimal bagi Indonesia.(*)
