Jakarta, Semangatnews.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Riva Siahaan resmi divonis penjara selama sembilan tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Meski vonis itu sudah dibacakan, keputusan hakim yang tidak membebankan uang pengganti membuat banyak publik bertanya tentang dasar pertimbangan hukum vonis tersebut.
Majelis hakim menyatakan bahwa Riva terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam perkara tata kelola minyak yang menyebabkan kerugian negara, sehingga pidana badan tetap dijatuhkan kepadanya. Vonis sembilan tahun penjara serta denda Rp 1 miliar dengan subsider pidana kurungan menjadi bagian dari putusan hakim.
Namun yang menjadi poin penting dalam putusan ini adalah pertimbangan hakim yang tidak membebankan uang pengganti kepada Riva. Dalam pembacaan amar putusan, hakim menjelaskan bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Riva memperoleh dan menikmati uang hasil korupsi yang merugikan negara. Dengan demikian, unsur untuk membebankan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak terpenuhi.
Hal ini berbeda dengan banyak kasus korupsi lainnya di mana terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Keputusan ini kemudian memicu perdebatan di masyarakat terkait prinsip pemidanaan dan pemulihan kerugian negara.
Dalam kasus ini, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebutkan adanya kerugian negara mencapai sekitar Rp 9,4 triliun akibat praktik tata kelola minyak yang salah selama periode 2018-2023. Walaupun hakim mengakui kerugian keuangan negara tersebut, tetap tidak ada bukti yang memperlihatkan Riva secara pribadi menerima uang dari praktik itu.
Karena itu, majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut blokir terhadap rekening tabungan Riva yang sempat diblokir selama proses penyidikan dan persidangan, dengan alasan aset tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.
Pertimbangan lain yang disebutkan hakim adalah aspek pemberantasan korupsi. Majelis menilai tindakan Riva tidak memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sehingga pidana penjara tetap sesuai untuk menegakkan efek jera. Namun, perilaku terdakwa yang dianggap kooperatif selama persidangan dan punya tanggungan keluarga menjadi hal yang meringankan hukuman.
Riva sendiri dalam pleidoinya sebelumnya mencoba mempertahankan diri dengan berbagai argumen, termasuk mengungkapkan kontribusi perusahaan kepada negara dan hasil kinerja bisnis yang tinggi pada masa jabatannya. Dia menyebut tuduhan yang dialamatkan terhadapnya berbeda jauh dari apa yang terjadi secara faktual di lapangan.
Publik juga mencatat respons emosional Riva sebelum keputusan dibacakan, ketika ia tertangis saat memasuki ruang sidang menjelang putusan. Momen ini menunjukkan tekanan besar yang dirasakan terdakwa di tengah sorotan media dan masyarakat.
Kendati begitu, putusan yang sudah diumumkan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Keputusan untuk tidak membebankan uang pengganti meski terdakwa divonis penjara semakin menyoroti peran hakim dalam menilai unsur subjektif dalam tindak pidana korupsi, yakni unsur menikmati hasil korupsi.
Para pengamat hukum menilai keputusan ini bisa membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana pengadilan membedakan antara kerugian negara dan keuntungan pribadi terdakwa, serta apa saja bukti yang cukup untuk membuktikan unsur menikmati hasil kejahatan.
Dengan vonis ini, Riva serta dua terdakwa lainnya, yaitu Maya Kusmaya dan Edward Corne, harus menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kasus ini juga menjadi salah satu sorotan publik terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi Indonesia.(*)
