Jakarta, Semangatnews.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “inflasi pengamat” di tengah dinamika informasi publik saat ini. Ia menilai semakin banyak pihak yang memberikan opini tanpa didukung data dan fakta yang akurat.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia mengingatkan bahwa analisis yang tidak berbasis fakta berpotensi membentuk persepsi keliru di masyarakat.
Menurut Teddy, saat ini banyak individu yang mengklaim diri sebagai pengamat di berbagai bidang, namun tidak memiliki latar belakang atau keahlian yang sesuai. Hal ini membuat kualitas informasi yang beredar menjadi tidak terjamin.
Ia mencontohkan adanya pengamat yang berbicara soal ekonomi, militer, hingga politik tanpa basis data yang kuat. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat memengaruhi opini publik secara luas.
Fenomena ini, lanjutnya, bukan hal baru dan telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, praktik serupa sudah muncul di ruang publik.
Teddy juga menyinggung bahwa sebagian opini yang berkembang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ia menilai hal tersebut dapat menimbulkan keresahan jika tidak disikapi secara bijak.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Namun kritik tersebut diharapkan disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan data yang valid.
Dalam konteks ini, Teddy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi. Ia menekankan pentingnya literasi publik agar tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi nasional saat ini tetap berada dalam situasi stabil dan terkendali. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga stabilitas tersebut melalui berbagai kebijakan.
Teddy menyebut kepercayaan publik terhadap pemerintah masih tinggi, yang menjadi indikator penting dalam menjaga optimisme nasional. Hal ini juga menjadi pembeda antara opini dan fakta di lapangan.
Ke depan, pemerintah berharap ruang publik dapat diisi dengan diskursus yang sehat dan berbasis data, sehingga mampu mendorong kemajuan tanpa menimbulkan disinformasi.(*)
