Jakarta, Semangatnews.com – Penetapan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi langsung mengguncang publik. Pasalnya, status tersebut muncul tak lama setelah ia resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031.
Kejaksaan Agung menetapkan Hery sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel. Kasus ini diduga berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang sebelum dirinya menjabat sebagai pimpinan lembaga negara.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup. Hery diduga menerima aliran dana terkait intervensi kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian publik juga tertuju pada laporan harta kekayaan yang dimiliki Hery. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaannya mencapai sekitar Rp4,17 miliar.
Nilai tersebut didominasi oleh aset tanah dan bangunan yang mencapai sekitar Rp2,35 miliar. Properti ini menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan kekayaan yang dilaporkannya.
Selain itu, Hery juga tercatat memiliki kendaraan dengan nilai sekitar Rp595 juta. Kendaraan tersebut terdiri dari satu mobil dan satu sepeda motor yang dilaporkan dalam LHKPN.
Tidak hanya itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai ratusan juta rupiah, yang umumnya mencakup logam mulia maupun barang bernilai tinggi lainnya. Aset ini turut memperkuat total kekayaan yang dimilikinya.
Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki Hery mencapai lebih dari Rp500 juta. Dana likuid ini menunjukkan adanya cadangan finansial yang cukup besar.
Namun, angka kekayaan tersebut kini menjadi sorotan tajam publik seiring dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya. Banyak pihak mulai mempertanyakan asal-usul sebagian aset yang dimiliki.
Kasus ini juga memunculkan kembali diskursus pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. LHKPN dinilai tidak hanya sebagai formalitas, tetapi harus diiringi pengawasan yang ketat.
Ke depan, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan pelanggaran yang terjadi, sekaligus menjadi pelajaran bagi pejabat publik dalam menjaga integritas.(*)
