Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Indonesia berencana melakukan reformasi besar dalam tata kelola tempat penitipan anak atau daycare dengan menghadirkan sistem perizinan terintegrasi dalam satu platform nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah daycare.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat tingkat menteri yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama dari rencana ini adalah menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap layanan daycare.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut bahwa sistem baru ini akan mencakup integrasi data, standarisasi layanan, hingga pengawasan lapangan yang lebih ketat. Pemerintah ingin memastikan seluruh daycare memiliki legalitas yang jelas.
Selain itu, akan dibangun portal tunggal yang mengintegrasikan seluruh data daycare di Indonesia. Sistem ini diharapkan mampu menjadi pusat informasi sekaligus alat kontrol terhadap operasional lembaga penitipan anak.
Langkah ini juga mencakup penyusunan regulasi terpadu yang mengharmonisasikan berbagai aturan lintas kementerian. Dengan begitu, tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan yang selama ini menjadi kendala.
Pemerintah juga akan membentuk gugus tugas khusus untuk mempercepat implementasi sistem tersebut. Gugus tugas ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan jangka pendek hingga jangka panjang dalam perbaikan tata kelola daycare.
Pembenahan ini tidak terlepas dari sorotan publik terhadap sejumlah kasus kekerasan anak di daycare. Pemerintah menilai kejadian tersebut sebagai alarm serius untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Data menunjukkan masih banyak daycare yang belum memiliki izin resmi. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan risiko bagi anak-anak.
Melalui sistem terintegrasi, pemerintah berharap seluruh daycare dapat terdata dengan baik dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Hal ini juga akan memudahkan orang tua dalam memilih layanan yang aman.
Selain aspek perizinan, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga pengasuh. Standar kompetensi akan menjadi bagian dari sistem yang dirancang.
Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan perlindungan anak menjadi prioritas utama. Sistem baru diharapkan mampu menciptakan lingkungan daycare yang aman, berkualitas, dan terpercaya.(*)
