Jakarta, Semangatnews.com – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan pendiri pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus menuai perhatian publik. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang dunia pendidikan, tetapi juga memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pimpinan lembaga negara.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas mengecam tindakan pelaku yang diduga memanfaatkan posisinya untuk melakukan kejahatan seksual terhadap santriwati. Ia menilai kasus ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan.
Menurut Puan, relasi kuasa sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi sulit untuk melapor karena adanya tekanan psikologis maupun sosial.
Ia menekankan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak boleh dianggap sebagai kasus biasa. Penanganannya harus menyeluruh, mulai dari penegakan hukum hingga pemulihan korban yang mengalami trauma mendalam.
Puan juga menyoroti pentingnya sistem perlindungan yang lebih kuat di lingkungan pendidikan berbasis asrama seperti pesantren. Ia meminta agar negara hadir memberikan jaminan keamanan bagi para santri.
Dalam pernyataannya, ia mendesak aparat penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Terlebih, dalam regulasi yang berlaku, pelaku dengan posisi berpengaruh dapat dikenakan hukuman tambahan.
Sementara itu, aparat kepolisian telah menetapkan pendiri ponpes berinisial AS sebagai tersangka sejak akhir April 2026. Proses hukum pun kini memasuki tahap pemeriksaan intensif terhadap pelaku.
Kasus ini terungkap setelah sejumlah korban berani melapor, mengungkap dugaan kekerasan seksual yang terjadi dalam kurun waktu cukup panjang. Bahkan, jumlah korban diduga mencapai puluhan orang.
Tidak hanya itu, aksi masyarakat juga sempat terjadi di sekitar lokasi pesantren sebagai bentuk kemarahan atas dugaan tindakan bejat tersebut. Situasi ini menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kasus ini.
Pemerintah melalui berbagai instansi juga mulai mengambil langkah, termasuk menghentikan aktivitas pesantren dan memastikan para santri dipindahkan ke tempat yang lebih aman.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pengawasan terhadap lembaga pendidikan harus diperketat. Selain penindakan hukum, reformasi sistem perlindungan anak dinilai menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang.(*)
