Jakarta, Semangatnews.com – Rapat kerja antara DPR RI dan Bank Indonesia kembali berlangsung panas setelah sejumlah anggota dewan mempertanyakan lonjakan penerimaan Bank Indonesia di tengah kondisi rupiah yang terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Sorotan utama muncul pada peningkatan anggaran operasional HPAV yang mencapai Rp66,65 triliun.
Dalam forum tersebut, anggota DPR menilai situasi itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan. Mereka mempertanyakan bagaimana Bank Indonesia bisa mencatat penerimaan sangat besar ketika nilai tukar rupiah justru terus melemah dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah legislator meminta penjelasan rinci terkait sumber pendapatan tersebut. DPR menilai transparansi sangat penting agar publik memahami kondisi keuangan bank sentral secara utuh, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa kenaikan penerimaan tersebut berasal dari pengelolaan aset dan berbagai instrumen moneter yang dimiliki bank sentral. Menurut BI, dinamika pasar keuangan global memang dapat memengaruhi posisi pendapatan operasional lembaga tersebut.
Meski demikian, DPR tetap menyoroti kondisi rupiah yang kini berada dalam tekanan berat akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan mata uang nasional dinilai mulai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan biaya impor.
Dalam rapat itu, beberapa anggota dewan juga mengingatkan bahwa masyarakat lebih merasakan tekanan ekonomi dibanding angka-angka penerimaan institusi keuangan. Karena itu, BI diminta memastikan kebijakan moneternya benar-benar membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Gubernur Bank Indonesia menegaskan pihaknya terus melakukan berbagai langkah stabilisasi, termasuk intervensi pasar valas dan penguatan koordinasi dengan pemerintah. BI juga memastikan kebijakan suku bunga tetap diarahkan untuk menjaga inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah.
Situasi ekonomi global saat ini memang sedang penuh tantangan. Penguatan dolar AS, konflik geopolitik, dan arus keluar modal asing dari negara berkembang menjadi faktor utama yang menekan banyak mata uang, termasuk rupiah.
DPR meminta BI tidak hanya fokus menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak langsung terhadap masyarakat. Pelemahan rupiah dinilai dapat memperburuk beban kelas menengah karena harga barang impor dan kebutuhan pokok ikut terdorong naik.
Perdebatan dalam rapat tersebut menunjukkan tingginya perhatian parlemen terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini. Banyak anggota DPR berharap BI lebih terbuka dalam menjelaskan strategi dan kondisi keuangan lembaga agar tidak memunculkan spekulasi di tengah publik.
Di tengah tekanan terhadap rupiah, pemerintah dan BI kini menghadapi tantangan besar menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar. DPR pun menegaskan pengawasan terhadap kebijakan moneter akan terus diperketat dalam beberapa bulan mendatang.(*)
