Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap kondisi investasi Indonesia yang dinilai masih kalah cepat dibanding sejumlah negara tetangga, termasuk Kamboja. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat ekonomi nasional yang dihadiri para menteri dan pelaku usaha di Jakarta.
Prabowo mengaku kecewa karena Indonesia yang memiliki sumber daya besar justru kalah bersaing dalam menarik investor asing. Ia menilai birokrasi yang rumit masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, beberapa negara Asia Tenggara mampu bergerak lebih cepat dalam memberikan kepastian investasi. Ia bahkan menyebut Kamboja kini bisa lebih agresif dan efisien dalam melayani kebutuhan investor global.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena selama ini Indonesia dikenal sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun berbagai persoalan perizinan dan regulasi dinilai membuat daya saing investasi nasional tertinggal.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama yang lambat dan berbelit-belit. Ia meminta seluruh kementerian bergerak cepat untuk memangkas hambatan birokrasi yang mengganggu dunia usaha.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan transparansi bagi investor. Menurutnya, banyak pelaku usaha asing masih ragu menanamkan modal besar di Indonesia karena khawatir dengan perubahan kebijakan yang mendadak.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja memang berhasil mencatat pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, terutama di sektor manufaktur dan properti. Negara tersebut dinilai berhasil menarik perusahaan asing melalui kemudahan regulasi dan biaya produksi yang kompetitif.
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari tumpang tindih aturan, persoalan lahan, hingga proses perizinan yang panjang. Kondisi tersebut membuat sebagian investor memilih negara lain sebagai tujuan investasi baru.
Meski demikian, pemerintah mengklaim reformasi ekonomi terus dilakukan untuk memperbaiki situasi. Sejumlah kebijakan deregulasi dan digitalisasi layanan investasi disebut sudah mulai diterapkan di berbagai sektor strategis.
Pengamat ekonomi menilai pernyataan Prabowo menunjukkan adanya tekanan serius di internal pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka menilai Indonesia memang perlu bergerak lebih agresif agar tidak kehilangan momentum investasi global.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah setelah kritik keras Presiden tersebut. Banyak pihak berharap evaluasi besar-besaran terhadap sistem birokrasi dan investasi benar-benar dilakukan demi meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.(*)
