Jakarta, Semangatnews.com – Ribuan unit motor listrik yang disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tersimpan di sejumlah gudang. Melihat kondisi tersebut, Kejaksaan Agung meminta Badan Gizi Nasional segera mempercepat distribusi kendaraan ke berbagai wilayah penerima manfaat.
Permintaan itu muncul bersamaan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik yang sedang dilakukan oleh penyidik Jampidsus. Namun Kejagung memastikan proses hukum tidak akan menghambat pemanfaatan kendaraan untuk kepentingan masyarakat.
Penyidik menilai motor listrik tersebut merupakan bagian dari fasilitas pelayanan publik yang tetap harus dimanfaatkan sesuai tujuan awal pengadaannya. Oleh sebab itu, tidak semua unit akan dijadikan barang sitaan.
Keputusan tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi pelaksana program di daerah yang selama ini menunggu tambahan sarana operasional. Kendaraan listrik dinilai penting untuk menunjang distribusi makanan ke berbagai titik layanan.
Sejumlah laporan menunjukkan sebagian besar unit masih berada di pusat penyimpanan dan belum mencapai lokasi tujuan. Kondisi itu menyebabkan pemanfaatan kendaraan belum optimal sejak proses pengadaan selesai dilakukan.
Kejagung menegaskan bahwa yang diperlukan dalam penyidikan bukanlah seluruh kendaraan fisik, melainkan dokumen serta jejak administrasi yang dapat membuktikan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Sementara itu, dugaan korupsi yang sedang diselidiki berkaitan dengan indikasi mark up harga kendaraan listrik. Penyidik mendalami mekanisme penentuan harga hingga proses pembelian yang dilakukan oleh pihak terkait.
Perkembangan kasus tersebut telah mengarah pada penetapan sejumlah tersangka dari berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola program. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti juga masih berlangsung.
Meski kasus hukum menjadi perhatian publik, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap berjalan. Distribusi kendaraan dianggap penting agar operasional dapur dan layanan pendukung dapat bekerja lebih efektif.
Penggunaan motor listrik dalam program ini sebelumnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mendukung penggunaan energi ramah lingkungan di sektor pelayanan publik.
Dengan percepatan penyaluran yang didorong Kejagung, diharapkan seluruh kendaraan yang masih tersimpan dapat segera dimanfaatkan di lapangan sehingga tujuan program MBG tetap tercapai tanpa harus menunggu proses hukum selesai.(*)
