Jakarta, Semangatnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan keseriusannya mengusut dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono. Berbagai aset mewah yang diduga berasal dari hasil gratifikasi kini telah diamankan sebagai barang bukti penyidikan.
Di antara barang yang disita terdapat satu unit sepeda motor Harley-Davidson dan sebuah mobil Jeep Rubicon. Kedua kendaraan tersebut diduga diperoleh dari penerimaan yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR.
Selain kendaraan, penyidik juga menyita sepeda Brompton, gitar, dan telepon genggam premium. Seluruh barang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana gratifikasi yang sedang didalami penyidik KPK.
KPK juga mengungkap bahwa sebagian dana hasil gratifikasi diduga digunakan untuk merenovasi rumah pribadi tersangka di Depok dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar. Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus dalam penelusuran aset yang dilakukan penyidik.
Tak hanya itu, dana gratifikasi juga diduga dipakai membiayai resepsi pernikahan anak Ma’ruf yang berlangsung pada 2020. Fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa uang hasil penerimaan ilegal telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pribadi.
Dalam penyidikan, KPK menduga praktik gratifikasi berlangsung saat Ma’ruf menjabat Sekjen MPR pada periode 2016 hingga 2023. Ia diduga mengendalikan proses pengadaan dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pengguna anggaran.
Penyidik mengungkap adanya mekanisme permintaan fee kepada para calon rekanan proyek sebelum pekerjaan diberikan. Besaran fee disebut mencapai sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan yang ditawarkan.
Selain penerimaan langsung dari para rekanan, KPK juga menduga Ma’ruf memperoleh keuntungan melalui akun trading dan rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana hasil gratifikasi. Total penerimaan diperkirakan mencapai sekitar Rp30 miliar.
Atas dugaan tersebut, Ma’ruf kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk membawa perkara ke tahap berikutnya.
KPK menegaskan proses penyidikan belum selesai. Lembaga antirasuah masih menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi sekaligus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi salah satu perhatian besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan penyitaan aset dan penelusuran aliran dana yang terus dilakukan, KPK berharap proses penegakan hukum dapat memberikan efek jera sekaligus memaksimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.(*)
