Jakarta, Semangatnews.com – Indonesia memanfaatkan forum BRICS Trade Ministers’ Meeting atau BRICS TMM di Jaipur, India, untuk memperjuangkan penguatan posisi UMKM dalam perdagangan internasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan lebih kuat agar mampu menembus pasar global.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia adalah keterbatasan akses pembiayaan. Menurut pemerintah, kemampuan mendapatkan modal menjadi faktor penting bagi UMKM untuk meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas usaha, dan mengambil peluang perdagangan lintas negara.
Karena itu, Indonesia mengusulkan sejumlah langkah dalam pembahasan BRICS. Pemerintah menempatkan peningkatan literasi pembiayaan sebagai salah satu prioritas agar pelaku UMKM lebih memahami instrumen dan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.
Prioritas berikutnya adalah memperluas inklusivitas pembiayaan digital. Pemanfaatan teknologi keuangan dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas jangkauan layanan pembiayaan kepada pelaku UMKM di negara-negara berkembang.
Indonesia juga mendorong diversifikasi program pembiayaan. Pemerintah menilai kebutuhan setiap UMKM tidak sama sehingga skema pembiayaan perlu dirancang secara lebih adaptif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik usaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu UMKM yang ingin memperbesar kapasitas bisnisnya. Ketika akses pembiayaan semakin terbuka, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produksi sekaligus memenuhi permintaan dari pasar yang lebih luas.
Namun, pembiayaan bukan satu-satunya persoalan. Indonesia juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang tangguh agar negara berkembang tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu mengambil peran lebih besar dalam proses produksi dan perdagangan internasional.
Dalam pandangan Indonesia, sistem perdagangan berbasis aturan juga memiliki peran penting. Sistem yang memberikan kepastian, adil, terbuka, dan inklusif dinilai dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk berkembang melewati batas pasar domestik.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan ketika perdagangan global menghadapi perubahan besar. Negara-negara harus beradaptasi dengan perubahan rantai pasok, perkembangan teknologi digital, serta dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi arus barang dan jasa.
Pertemuan para menteri perdagangan BRICS di Jaipur membahas empat substansi utama, yakni penguatan sistem perdagangan multilateral, pembiayaan UMKM, rantai nilai global, dan perdagangan jasa digital. Mayoritas substansi berhasil disepakati, meskipun para anggota belum mencapai kesepakatan mengenai joint statement.
Bagi Indonesia, hasil pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS. Pemerintah berharap kolaborasi yang dibangun dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan secara bertahap masuk ke rantai nilai global.(*)
