Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah meluruskan informasi mengenai potensi 1.800 ton emas yang selama beberapa hari terakhir ramai disebut sebagai emas yang disimpan “di bawah bantal”. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan angka tersebut merujuk pada kepemilikan emas masyarakat, bukan cadangan emas milik negara.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan istilah “di bawah bantal” digunakan sebagai gambaran atas pola masyarakat menyimpan emas secara pribadi. Sebagian emas yang dimiliki warga masih berada di rumah tangga dan belum masuk ke dalam sistem keuangan formal.
Artinya, tidak ada klaim bahwa pemerintah menemukan tumpukan emas seberat 1.800 ton secara fisik di bawah bantal masyarakat. Istilah tersebut menggambarkan akumulasi kepemilikan emas yang terbentuk dalam jangka panjang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai US$252 miliar. Besarnya nilai itu membuat pemerintah melihat kepemilikan emas masyarakat sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan ekosistem bullion atau perdagangan dan pengelolaan logam mulia nasional.
Haryo menegaskan estimasi 1.800 ton emas masyarakat tidak boleh dicampuradukkan dengan cadangan emas Indonesia. Pemerintah memperkirakan cadangan emas nasional berada di sekitar 3.600 ton, sementara produksi emas nasional sekitar 90 ton per tahun.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa angka 1.800 ton merupakan kategori aset yang berada di tangan masyarakat. Emas tersebut tidak otomatis menjadi milik pemerintah hanya karena potensinya dihitung dalam pembahasan mengenai ekonomi nasional.
Wacana pemanfaatan emas masyarakat semakin mengemuka setelah Airlangga Hartarto menyampaikan besarnya potensi aset tersebut dalam peluncuran IBMA. Menurut Airlangga, emas masyarakat yang selama ini disimpan secara konvensional memiliki nilai ekonomi besar apabila sebagian dapat masuk ke sistem keuangan.
Airlangga bahkan memberikan gambaran apabila sekitar 20 persen dari 1.800 ton emas tersebut dapat masuk ke instrumen keuangan melalui perbankan syariah atau Pegadaian. Namun, angka tersebut bukan berarti pemerintah menetapkan kewajiban bagi masyarakat untuk memindahkan emas yang mereka miliki.
Pengembangan ekosistem bullion menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas pemanfaatan emas dalam perekonomian. Ekosistem tersebut mencakup kegiatan dari pertambangan, pemurnian, manufaktur, lembaga keuangan hingga berbagai instrumen investasi berbasis emas.
Pemerintah berharap tersedianya instrumen yang aman dan terpercaya dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengelola emas. Dengan demikian, warga tetap menjadi pemilik aset sekaligus memiliki lebih banyak pilihan apabila ingin memanfaatkan emas untuk kebutuhan investasi atau aktivitas keuangan lainnya.
Klarifikasi pemerintah akhirnya menegaskan bahwa istilah “emas di bawah bantal” bukanlah cerita tentang penemuan harta karun nasional. Angka 1.800 ton menggambarkan besarnya kepemilikan emas masyarakat yang berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan ekosistem bullion Indonesia, sementara hak atas emas tersebut tetap berada pada masing-masing pemiliknya.(*)
