Jakarta, Semangatnews.com – Delegasi Indonesia mencuri perhatian dalam rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York melalui sejumlah langkah diplomasi. Salah satunya adalah aksi meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidatonya.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Kamis (24/9/2026) waktu setempat. Delegasi Indonesia bersama sejumlah negara lain meninggalkan aula setelah Netanyahu dipersilakan menuju mimbar untuk menyampaikan pernyataan nasional Israel.
Rekaman dari Perutusan Tetap RI di New York memperlihatkan diplomat Indonesia beranjak dari tempat duduk mereka. Kursi delegasi Indonesia kemudian tampak kosong ketika Netanyahu mulai menyampaikan pidatonya.
Sikap tersebut berlangsung di tengah perhatian besar terhadap isu Palestina dalam agenda diplomasi Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten membawa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam rangkaian Sidang Umum PBB tahun ini.
Indonesia juga menempatkan isu perdamaian dan multilateralisme sebagai bagian dari pesan diplomatiknya. Sebelum Sidang Umum PBB berlangsung, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Indonesia akan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang serta memperkuat kerja sama multilateral.
Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai agenda di New York. Ia dijadwalkan mengikuti sedikitnya 22 pertemuan yang mencakup sesi debat umum, pertemuan tingkat tinggi, forum multilateral, dan pertemuan bilateral.
Salah satu agenda penting Indonesia adalah pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029–2030. Sugiono menyampaikan pengumuman tersebut dalam pernyataan nasional Indonesia di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada Sabtu (26/9) waktu setempat.
Dalam pencalonan tersebut, Indonesia membawa tema “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”. Menurut Sugiono, semangat tersebut mencakup upaya menjaga dialog, membangun kesamaan pandangan, serta mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama praktis.
Pemerintah juga menyampaikan rekam jejak Indonesia sebagai bagian dari materi kampanye. Indonesia telah memiliki pengalaman sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada empat periode sebelumnya, yakni 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020.
Kementerian Luar Negeri menyebut kampanye pencalonan tersebut juga berkaitan dengan kontribusi Indonesia dalam peacekeeping, peacebuilding, dan kerja sama multilateral. Pemerintah ingin membawa pengalaman tersebut dalam pencalonan untuk periode 2029–2030.
Di tengah berbagai agenda tersebut, isu Palestina tetap menjadi salah satu perhatian utama Indonesia di PBB. Rangkaian kegiatan diplomasi di New York pun memperlihatkan bagaimana Indonesia menggabungkan penyampaian sikap mengenai isu internasional dengan agenda pencalonan di lembaga utama PBB.(*)

