Jakarta, Semangatnews.com – Rencana pembekuan gaji pegawai negeri pada 2027 memicu gelombang demonstrasi besar di Prancis. Para pekerja dari berbagai sektor publik melakukan mogok kerja dan turun ke jalan untuk menuntut pemerintah mengubah kebijakan pengupahan sekaligus meningkatkan anggaran untuk layanan publik.
Aksi nasional digelar pada 29 September 2026 dan melibatkan serikat pekerja dari berbagai organisasi. CGT menyebut lebih dari 300.000 orang mengikuti demonstrasi, sedangkan otoritas Prancis memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 206.000 orang.
Di Paris, ribuan orang memenuhi sejumlah ruas jalan. Petugas pemadam kebakaran juga menjadi bagian dari massa aksi, sementara guru dan pekerja sektor publik lainnya menyampaikan tuntutan mengenai upah serta kondisi kerja.
Rencana pembekuan gaji menjadi salah satu pemicu utama kemarahan pekerja. Pemerintah memasukkan kebijakan tersebut dalam rancangan anggaran 2027 sebagai bagian dari strategi menghemat pengeluaran negara sekitar 2 miliar euro.
Serikat pekerja menilai kebijakan itu tidak adil bagi pegawai negeri. Mereka berpendapat upah yang tidak mengalami penyesuaian selama beberapa tahun akan semakin tergerus oleh kenaikan biaya hidup dan membuat daya beli pekerja melemah.
Tuntutan kemudian diarahkan pada kenaikan gaji sebesar 6 persen. Serikat pekerja juga meminta pemerintah menyediakan lebih banyak sumber daya bagi layanan publik agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak semakin menurun.
Sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak dalam aksi tersebut. Kementerian Pendidikan Prancis melaporkan lebih dari 11 persen guru dan staf sekolah mengikuti mogok kerja pada 29 September.
Persoalan pendidikan bahkan berkembang menjadi gerakan protes tersendiri. Ratusan sekolah dan perguruan tinggi mengalami gangguan aktivitas akibat aksi siswa dan mahasiswa yang mempersoalkan kekurangan guru, kondisi bangunan dan minimnya fasilitas pembelajaran.
Pemerintah sendiri menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar. Utang publik Prancis telah mencapai sekitar 119 persen dari produk domestik bruto pada kuartal II 2026, sehingga pemerintah berupaya menekan defisit melalui berbagai kebijakan penghematan.
Rancangan anggaran 2027 menargetkan penghematan sekitar 54 miliar euro. Selain pembekuan gaji pegawai negeri, pemerintah juga merencanakan sejumlah langkah di sektor pensiun, kesehatan dan belanja pemerintah daerah untuk mengurangi beban keuangan negara.
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, aksi protes berpotensi kembali meluas apabila tuntutan pekerja tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai. Pemerintah kini dituntut mencari jalan tengah antara kebutuhan menjaga stabilitas keuangan negara dan tuntutan peningkatan kesejahteraan pegawai sektor publik.(*)

