Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pemahaman yang sama mengenai manajemen risiko dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Hendri saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (5/10).
Kegiatan tersebut diikuti kepala OPD, sekretaris dinas, kepala bidang, serta pejabat fungsional ahli muda di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap pengelolaan risiko.
Hendri mengatakan setiap program pemerintahan memiliki potensi risiko yang perlu dikenali sejak awal. Dengan memahami risiko, perangkat daerah dapat menyiapkan langkah pengendalian sebelum persoalan menghambat pencapaian tujuan.
Menurutnya, manajemen risiko tidak semestinya dipandang hanya sebagai bagian dari proses pengawasan. Penerapannya harus menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan.
Proses tersebut mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan pola tersebut, setiap kegiatan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hendri juga meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Pemahaman mengenai risiko dinilai penting untuk memastikan program dan program unggulan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tertata.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto turut memberikan pemaparan dalam kegiatan tersebut. Materi yang disampaikan mencakup implementasi manajemen risiko serta keterkaitannya dengan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah.
Arif menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah perlu mampu mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat tujuan organisasi. Risiko tersebut kemudian perlu dinilai dan diikuti dengan penentuan langkah pengendalian yang sesuai.
Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan dan penganggaran dinilai penting agar anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan. Setiap anggaran diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang sesuai dengan sasaran pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang. Komitmen tersebut menjadi penegasan keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan pengendalian intern dan manajemen risiko secara konsisten.(eti)
