Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan layanan transportasi daring, termasuk ojek online (ojol), pengantaran barang, dan pengiriman makanan.
Peluncuran aturan tersebut diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Pemerintah bersama DPR menyatakan regulasi ini disusun untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi serta memperkuat perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan, Perpres tersebut mencakup sejumlah aspek penting. Materinya meliputi penyelenggaraan transportasi, sistem elektronik, kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jaminan sosial, hingga ketenagakerjaan yang pelaksanaannya melibatkan sejumlah kementerian terkait.
Salah satu hal utama dalam regulasi ini adalah pembagian kewenangan pengaturan tarif antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pembagian tersebut disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan oleh perusahaan transportasi berbasis platform digital.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan menangani pengaturan layanan transportasi yang mengangkut penumpang. Sementara itu, pengaturan biaya jasa pengantaran barang dan makanan menjadi tanggung jawab Komdigi.
Dalam layanan ojek online untuk mengangkut penumpang, pemerintah juga menegaskan ketentuan biaya platform maksimal sebesar 8 persen. Ketentuan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan kini diperkuat melalui regulasi tingkat presiden.
Adapun untuk layanan pengiriman barang dan makanan, Komdigi akan menyusun aturan lebih lanjut mengenai penetapan biaya jasa transportasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong penghasilan pengemudi yang layak sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan.
Pemerintah juga berencana menerbitkan peraturan menteri sebagai aturan turunan untuk menjelaskan formulasi tarif jasa pengantaran. Mekanisme pembentukan tarif oleh perusahaan platform diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga pengemudi memiliki kejelasan mengenai perhitungan biaya layanan.
Untuk memastikan pelaksanaan Perpres berjalan selaras, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan forum komunikasi atau sekretariat bersama. Forum tersebut akan dipimpin Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan melibatkan kementerian terkait guna menyelaraskan kebijakan teknis yang diperlukan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian agar pelaksanaan aturan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah juga menargetkan aturan pelaksanaan dari kementerian terkait dapat diterbitkan paling lambat 31 Desember 2026.
Dengan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah diharapkan dapat membangun ekosistem transportasi digital yang lebih tertata. Kejelasan kewenangan, pengaturan tarif, serta perlindungan bagi pengemudi dan pengguna layanan menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan industri transportasi daring di Indonesia.(*)

